Berlangsung 9,5 Jam, H2D Hadirkan 5 Orang Saksi di Sidang Pembuktian MK

Suasana Sidang Pembuktian MK yang dilakukan secara daring, Senin (22/2/21)

hallobanua.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pembuktian terhadap sejumlah sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Senin (22/2/21) kemarin, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. 

Salah satu sengketa Pikada yang disidangkan pada hari itu adalah sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan pihak pemohon yakni pasangan calon gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny – Difriadi (H2D) dan pihak termohon yakni KPU Provinsi Kalsel. 

Kuasa hukum H2D, Muhammad Raziv Barokah yang hadir pada sidang pembuktian tersebut saat dihubungi melalui WhatsApp menyatakan bahwa dirinya dan tim optimis dengan hasil sidang pembuktian yang berlangsung selama 9,5 jam tersebut, yakni dari pukul 08.00 sampai 17.33 WIB. 

“Alhamdulillah, sidang tadi sangat positif bagi kami. Saksi-saksi yang kami datangkan mampu membuktikan bahwa dalil-dalil mengenai pelanggaran administratif berupa politisasi sembako Covid-19, politisasi tandon covid-19 dan kampanye terselubung melalui tagline bergerak,” kata Raziv kepada hallobanua.com (23/2/21). 

Dalam sidang tersebut, tim hukum H2D juga menghadirkan 5 orang saksi dan satu orang ahli yaitu Titi Anggraini yang merupakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 

“Ahli kami, Titi Anggraini juga sangat lugas menjelaskan betapa MK tidak boleh terpasung hanya sebagai mahkamah kalkulator. Di sisi lain, saksi-saksi yang dihadirkan termohon dan pihak terkait hanya menerangkan secara normatif, ketika menghadapi pertanyaan pemohon, mereka mulai kewalahan dan beberapa kali ditegur oleh hakim karena terindikasi berbohong,” lanjut Raziv. 

Sementara itu, pihak Termohon yang dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak menghadirkan saksi ahli. 

“Sedangkan mereka (KPU Kalsel) tidak mengajukan ahli. Sementara Pemohon menghadirkan Titi Anggraini yang sudah diakui publik sebagai pakar pemilu. Selain itu, kami menyertakan affidavit ahli dari Prof. Topo Santoso, Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dr. Bambang Ekacahya Widodo, Dr. Riawan Tjandra, Dr. Khairul Fahmi, dan Feri Amsari,” paparnya. 

Dalam sidang pembuktian tersebut, Majelis Hakim mengalokasikan waktu cukup banyak untuk memeriksa Bawaslu Kalimantan Selatan, pemeriksaan ini berjalan hampir seperti persidangan DKPP. 

“Betapa hakim Mahkamah heran dengan kinerja Bawaslu Kalsel yang inkonsisten antara analisa dengan kajian, bahkan ada 1 laporan dengan 2 putusan. Namun, terlepas dari bagaimana dinamika di persidangan, kami telah melakukan yang terbaik untuk warga Banua. Kami mohon doa dari pian barataan, semoga daulat rakyat berhasil tegak melawan daulat uang,” pungkasnya. 

Dengan dilaksanakannya sidang pembuktian Senin kemarin, artinya sengketa hasil Pilkada tahun 2020 tinggal menunggu hasil putusan dari Majelis Hakim MK yang waktunya masih belum diinformasikan. 

Penulis: Akim | Editor: Yayan

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Install Hallobanua

Klik di sini!