Meski Terdaftar di OSS, Pelaku Usaha Juga Harus Taat Perda Minol


hallobanua.com, Banjarmasin – Sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri (mendagri)  Tito Karnavian, seluruh Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan sistem Online Single Submission (OSS), dalam memberikan pelayanan perizinan publik, sehingga mempermudah para pelaku usaha mendapatkan izin usaha.

Kendati demikian, hal itu tidak serta merta mendorong pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan khususnya penjualan Minuman Beralkhohol (minol), terlebih untuk melalui Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) melalui layanan online tersebut.

Kepada hallobanua.com, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ir. Muryanta, mengatakan, memang OSS merupakan sistem pelayanan publik terintegrasi yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha berurusan izin usahanya. Akan tetapi tidak serta merta langsung bisa beroperasi, khususnya penjulanan minol. 

"Meski sudah mendaftar di OSS, seharusnya belum boleh menjual. Karena masih mengurus izin operasional dulu yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Penjualan Minol," ucap Muryanta Rabu, (24/02/21), kemarin. 

Ia menerangkan, ada beberapa tahapan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha jika izin menjual minol, termasuk membuat komitmen antara pelaku usaha dengan syarat-syarat perizinan. 

Tidak hanya itu, Dinas teknis terkait dalam hal itu yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banjarmasin, juga harus melakukan survey ke lokasi, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Perda. Salah satunya jarak antara tempat penjualan minol dengan tempat ibadah minimal harus 1 KM. 

"Jika sudah sesuai Dinas Teknis melapor ke DPMPTSP, baru kami mengeluarkan rekomendasi untuk izin operasionalnya. Tapi kalau ketentuan di atas sulit dipenuhi pelaku usaha sulit untuk mendapat izin baru," tegasnya. 

Ditambahkan Muryanta, jika ada pelaku usaha yang menjual minol tanpa mengantongi izin operasional, maka aparat penegak perda yaitu Satpol PP bisa melakukan penindakan. Bahkan, sampai saat ini Muryanta mengaku tidak pernah menerbitkan izin baru terkait penjualan minol sejak 2017 lalu. 

Muryanta juga menjelaskan, untuk izin usaha minol diklasifikasikan dalam tiga kategori. Yakni klasifikasi A, B dan C. Rinciannya, untuk kategori A, minuman dengan kadar alkohol hanya sampai 5 persen. 

Untuk kategori B, minuman beralkohol yang kadar alkoholnya hingga 30 persen. Dan untuk kategori C, yakni yang minuman kadar alkoholnya mencapai lebih dari 30 persen. 

"Untuk kategori A, itu sudah diatur oleh pusat izinnya. Sedangkan untuk kategori B dan C, pengusaha mesti melalui persyaratan atau komitmen dari Pemerintah Daerah. Disitulah pemda mengatur melalui perda yang ada," tutupnya. 

Penulis: Rian | Editor: Yayan
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Install Hallobanua

Klik di sini!