Namanya Dicatut di Sidang Pembuktian MK, Komisioner KPU Kabupaten Banjar: Tudingan Itu Tidak Benar

Abdul Muthalib, Ketua Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Kabupaten Banjar

hallobanua.com, Banjarmasin - Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah serentak 2020 dengan tajuk sidang pembuktian, Senin, (22/2/21). Salah satunya adalah PHP kepala daerah Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Dalam persidangan yang berlangsung sekitar 9,5 jam tersebut, pihak Pemohon yang dalam hal ini adalah calon Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana, membawa sejumlah alat bukti yang salah satunya adalah bukti-bukti tentang adanya dugaan penggelembungan suara untuk pasangan calon gubernur nomor urut 1 yakni Sahbirin Noor-Muhidin (Paman BirinMu) di salah satu wilayah di Kabupaten Banjar. 

Salah satu alat bukti yang ditampilkan oleh Pemohon dalam sidang ini adalah salinan sepucuk surat pernyataan tentang penggelembungan suara yang diduga dibuat oleh salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Banjar atas nama Abdul Muthalib. 

Menyikapi tudingan tersebut, Abdul Muthalib saat dihubungi melalui sambungan telepon (23/2/21) malam, membantah semua tudingan tersebut. 

“Berkenaan dengan surat pernyataan yang di dalamnya itu berisi bahwasanya ada penggelembungan suara untuk paslon nomor urut 1 (Paman BirinMu) sebesar 5.000 dan pengurangan 5.000 suara untuk paslon nomor urut 2 (H2D), adalah tidak benar. Karena saya tidak pernah membuat surat pernyataan itu,” ungkapnya kepada hallobanua.com 

Dirinya juga membantah pernyataan salah seorang saksi yang dibawa Pemohon yang menyatakan bahwa saksi tersebut pernah bertemu dengan dirinya di Kota Banjarmasin. 

”Kemudian berkenaan dengan pernyataan salah seorang saksi Pemohon yang mengaku pernah bertemu dengan saya pada hari Sabtu, 21 Februari 2021 di Banjarmasin. Padahal pada hari itu saya dan istri dari pukul 09.45 menghadiri pernikahan anak salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Banjar. Kemudian pada jam 12.05 saya bersama teman berangkat ke Martapura untuk menghadiri takziah guru kami yg dikebumikan pada sore hari di Tunggul Irang. Jadi seharian saya di Martapura, bagaimana mungkin saya bisa bertemu dengan saksi Pemohon tersebut. Dan kegiatan saya itu semuanya ada buktinya berupa foto dan banyak saksinya juga,” lanjutnya. 

Ketua Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Kabupaten Banjar itu juga menyatakan bahwa penggelembungan suara tidak mungkin bisa dilakukan mengingat rekapitulasi suara yang diunggah ke aplikasi Si Rekap dan bisa dilihat KPU RI serta masyarakat luas. 

“Kenapa penggelembungan tidak bisa dilakukan, karena setelah rekapitulasi di TPS, Model C Hasil KWK itu difoto dan diunggah ke aplikasi Si Rekap. Di Si Rekap ini kan datanya bisa dicek oleh KPU RI dan masyarakat luas. Jadi bagaimana mungkin bisa menggelembungkan suara sedangkan data tersebut bisa diakses oleh semua orang,” tegasnya. 

Sementara itu saat ditanya mengenai apakah ada upaya hukum mengenai pencatutan namanya pada sidang pembuktian di MK Senin kemarin, pria yang akrab disapa Aziez itu mengaku belum berpikir ke arah kesana. 

“Saat ini yang penting saya bisa membuktikan bahwa tudingan itu tidak benar, itu sudah cukup,” pungkasnya. 

Penulis: Akim | Editor: Yayan
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Install Hallobanua

Klik di sini!