Dicecar Hakim MK, Saksi Ananda-Mushafa Tak Tau Jumlah DPT dan DPTB Dari Pernyataannya Tidak Penuhi Syarat

Suasana Sidang Pembuktian PHP Kota Banjarmasin yang dihelat secara daring dan luring, Senin (1/3/21)

hallobanua.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar Sidang Pembuktian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepada Daerah (PHP Kada) tahun 2020, Senin (1/3/21 kemarin) di Jakarta.

Dalam sidang pembuktian tersebut, bertindak sebagai pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin nomor urut 4, Ananda dan  H Mushaffa Zakir (AnandaMu). Kemudian bertindak sebagai pihak termohon,  yaitu KPU Kota Banjarmasin dan sebagai pihak terkait adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin nomor urut 2, Ibnu Sina – Arifin Noor (Ibnu-Arifin).

Pada sidang tersebut, Tim Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan sejumlah bukti-bukti tambahan untuk menyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Banjarmasint tahun 2020.

Pasangan Nomor urut 04 ini juga menyiapkan saksi di MK dan dihadapan akta notaris.

“Beberapa alat bukti tambahan final tadi kita serahkan ke Majelis Hakim MK. Sementara untuk saksi, satu orang untuk dugaan pelanggaran pemilihan dan dua orang saksi untuk dugaan politik uang secara TSM di Mahkamah Konstitusi. Untuk kesaksian di hadapan Akta Notaris total ada 15 saksi, dan 57 melalui Waarmeking,” ujar Bambang Widjanjanto, Ketua Tim Hukum Ananda- Mushaffa pada Persidangan Lanjutan dengan agenda pembuktian, Senin (1/3/21).

Beberapa alat bukti tambahan yang diserahkan adalah terkait dugaan pelanggaran pemilihan, politik uang, penyalahgunaan program pemerintah, dan tidak profesionalnya penyelelenggara Pemilihan Walikota Banjarmasin tahun 2020.

Adapun dalam sidang pembuktian kemarin, Tim Hukum AnandaMu membawa 3 orang saksi dan 1 saksi ahli yang memberikan kesaksian secara daring dihadapan Majelis Hakim MK.

Nor Ronasari, salah seorang saksi yang dihadirkan pemohon (pasangan AnandaMu) menyatakan mendapati laporan penggunaan daftar pemilih tambahan (DPTB) di TPS 012 Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, tak memenuhi syarat.

Atas pernyataannya tersebut, Ronasari dicecar majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI mengenai berapa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan DPTB, dan Ronasari menjawab tidak mengetahui.

"Bagaimana ibu tau ada pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih? Dari mana dapat informasi ada pemilih tambahan atau diberi kesempatan memilih jika ibu tidak mengetahui jumlah DPT dan DPTB," ujar Suhartoyo, anggota majelis hakim sidang pembuktian sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilwali Banjarmasin.

Pada sidang pembuktian tersebut pemohon menghadirkan 3 saksi dan 1 ahli. Selain Nor Ronasari pemohon juga menghadirkan Gusti Juli dan David Santosa selaku saksi. KPU Kota Banjarmasin selaku terohon menghadirkan 1 orang saksi dan 1 ahli, sedangkan pihak terkait yaitu paslon Ibnu Sina - Arifin Noor menghadirkan 2 saksi dan 1 ahli.

David Santosa menyatakan terjadi perubahan suara ketika rapat pleno di tingkat kotamadya. Ia menyatakan terjadi perubahan suara untuk Kecamatan Banjarmasin Tengah. Terjadi perubahan suara saat sebelum dan sesudah break solat magrib.

Keterangan David didalami majelis hakim. Suhartoyo bertanya berapa perubahan jumlah suara sebelum dan sesudah break. Saksi David mengaku tidak mencatat. 

Lantas majelis bertanya lagi,  bagaimana mengetahui ada perusahaan suara, David hanya menjawab dia berada pada saat rapat pleno tersebut

"Perubahan apakah terjadi pada semua paslon atau paslon tertentu yang bertambah atau berkurang, berapa total suara?" tanya Suhartoyo. "Saya gak mencatat lupa," jawab David.

"Yang bapak ketahui terjadi perubahan perolehan suara bertambah atau berkurang. Jika bertambah untuk paslon nomor berapa?" cecar Suhartoyo lagi. "Ke empat paslon terjadi perubahan semua," jawab David tanpa bisa merincikan paslon mana yang diuntungkan.

Lebih jauh salah satu tim kuasa hukum pihak terkait, Kurniawan Putra, mendalami pernyataan Nor Ronasasi yang mengatakan banyak pelanggaran saat Pilwali 2020. Kurniawan bertanya apakah Ronasari mengikuti bimtek penyelenggara terkait teknis pemungutan suara dan dijawab tidak. 

Begitupula ketika ditanya apakah mengetahui buku panduan KPPS terkait penyelenggaraan pilkada juga dijawab tidak.

Kemudian, Kurniawan bertanya kepada David apakah membawa data sanding rekap suara di tingkat kecamatan saat pleno tingkat kotamadya, yang bersangkutan menjawab tidak membawa.

Sementara itu, dalam persidangan pembuktian itu, KPU Banjarmasin menghadirkan dua saksi fakta dan satu orang ahli, Bayu Dwi Anggono. Ketua KPPS TPS 012 Kelurahan Teluk Tiram, Rian Mangara Simanjutnak, yang menjadi saksi menjelaskan  secara rinci perihal pelaksanaan Pilkada di TPS tersebut.

Tim Liputan/Yayan

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Install Hallobanua

Klik di sini!