Dr. Effendi: Meskipun Jika Terjadi Kecurangan, Berat bagi MK Kabulkan Permohonan Ananda-Mushaffa


hallobanua.com, Banjarmasin - Selisih perolehan suara pasangan calon (paslon) Ibnu Sina-Arifin Noor dengan Ananda-Mushaffa Zakir teralu jauh, sehingga dinilai akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bahwa peluang permohonan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) RI, sangat kecil, sekalipun pada pembuktian dalam persidangan terdapat kecurangan. 

Berdasarkan penghitungan suara KPUD Banjarmasin, Ibnu-Arifin memperoleh 90,980 suara dengan persentase 39,3 persen dan Ananda-Mushaffa 74,154 suara 31,8 persen atau selisih 7,5 persen. 

Menurut akademisi Fakultas Hukum (FH) ULM, Dr. Mohammad Effendy, jika memperhatikan keputusan MK terkait sengketa hasil pilkada terdapat beberapa hal. 

Pertama, MK membuat batasan selisih persentase agar dengan selisih terlalu tinggi tidak mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepada daerah (PHPKada). 

Diakui Effendy, meskipun persentase suara di atas ambang batas MK boleh meneruskan untuk memperjelas di persidangan seperti hasil Pilkada Banjarmasin dengan selisih suara 7 persen lebih. 

"MK meneruskan pemeriksaan dengan alasan ingin memperdalam substansi yang akan dibuktikan pemohon. Dari bukti yang diajukan berdasarkan pengalaman putusan MK jika memang terdapat kecurangan yang jelas maka MK bisa memerintahkan penghitungan atau pemungutas suara ulang. Perintah pengulangan baik penghitungan maupun pemungutan selalu mempertimbangkan apakah dengan diulang berpengaruh terhadap hasil akhir. Jika diulang pertimbangannya kemungkinan hasil akhir berubah,'' kata Effendy, Kamis (4/3/21). 

Kedua, lanjut Effendy, jika sekalipun kecurangan terbukti secara jelas tapi tidak akan mempengaruhi hasil akhir, maka MK hanya akan memerintahkan diproses secara pidana,  namun hasil akhir suara tetap dimenangkan paslon terpilih berdasarkan penghitungan KPU. 

Ketiga, tambahnya lagi, MK bisa saja mengabulkan permohonan,  namun kasus seperti itu sangat langka terjadi karena harus betul-betul membuktikan di persidangan bahwa terdapat kecurangan yang luar biasa. Disebutkannya, jika hanya kecurangan biasa dan tidak mempengaruhi hasil akhir maka MK sangat jarang mendiskualifikasi pemenang pilkada. 

Ditanya soal beberapa bukti yang diajukan kubu Ananda-Mushaffa seperti Kartu Baiman dan dugaan pelibata ASN, Effendy menyebut MK akan mempertimbangkan apakah kasus tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu. 

Jika sudah diselesaikan Bawaslu,  ujar pria yang pernah beracara di MK ini, maka MK tidak akan meneruskan dan mempertajam kasus tersebut. 

"MK tidak akan masuk menilai putusan Bawaslu. Jika memang belum diproses Bawaslu maka MK akan memprosesnya. Kita bisa belajar dari sengketa gugatan Pilpres lalu yang mana sesuai putusan MK terbukti terjadi kecurangan, tapi menurut MK sebagian sudah diselesakan di Bawaslu maka MK tidak turut campur apa yang sudah diselesaikan oleh lembaga lain tersebut. Undang-undang sudah jelas  memilah tugas. Untuk sengketa proses Bawaslu yang menyelesaikan dan MK fokus kepada hasil. Jika Bawaslu sudah menyelesaikan maka MK meneruskan putusan Bawaslu tersebut,'' bebernya. 

Lantas bagaimana dengan peluang gugatan Ananda-Mushaffa dari kacamata pribadi Effendy menyebut dengan selisih lebih dari 7 persen,  kecil peluang dikabulkan MK. 

Pemohon harus membuktikan jika kecurangan tidak terjadi maka perolehan suara lebih dari pemenang. 

Dengan seliisih 7 persen menurutnya,  perlu pembuktian kecurangan di puluhan TPS. Jika hanya bisa membuktikan pada 1 atau 2 TPS saja maka tidak akan mempengaruhi hasil akhir. 

Disebutkannya Effendy yang namanya Pilkada hampir di seluruh Indoesia pasti terjadi kecurangan. Hanya saja, lanjutnya, rasio kecurangan tersebut kebanyakan lebih kecil dibanding yang baik atau sesuai ketentuan. 

Ia mencontohkan jika dalam 100 persen terdapat kecurangan 10 persen dan sudah jelas terbukti, maka apakah harus menghilangkan suara yang 90 persen diangagp benar. 

Idealnya dalam proses pilkada tidak terdapat kecurangan, namun menurutnya kondisi sosial budaya di Indonesia masih terdapat celah kecurangan. 

Diakui Effendy memang sedikit kecurangan tersebut menjadi problematika pilkada, namun pilihannya apakah harus menghilangkan mengorbankan 90 persen yang dianggap benar dan memenangkan 10 persen yang curang. 

Atas dasar analisa tersebut Effendy menyimpulkan meskipun jika terbukti Ibnu-Arifin melakukan kecurangan, namun tidak mengubah hasil akhir maka MK tetap akan menolak permohonan Ananda-Mushaffa. 

"Menurut saya putusan Pilwali Banjarmasin tanpa mendahului putusan MK karena persentase perbedaan suara terlalu jauh berat bagi pemohon membuktikan untuk mengubah hasil. Kenapa gugatan itu dilanjutkan ke proses pembuktikan MK hanya ingin menyampaikan kepada publik bahwa sudah memeriksa sampai akhir. Jika ditolak di tengah jalan akan muncul ketidakpuasan publik terhadap lembaga peradilan. Permohonan Ananda-Mushaffa agak berat dikabulkan MK karena selisih sangat tinggi. Kecurangan mungkin bisa dibuktikan tapi tidak berpengaruh signifikan dengan hasil akhir,'' pungkasnya. 

Tim liputan/Yayan
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Install Hallobanua

Klik di sini!