Sidang Pembuktian PHP Pilwali Kota Banjarmasin, Pakar Hukum Tata Negara: MK Jangan Ambil Ranah Lembaga Lain

 
Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, SH, M.Hum

 hallobanua.com, Banjarmasin - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pembuktian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) Kota Banjarmasin, Senin (1/3/21) kemarin. 

Sejumlah ahli pun turut menyampaikan pandangannya terkait sidang tersebut. Salah satunya adalah Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, SH, M.Hum. 

Guru besar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu menyoroti dalil yang digunakan oleh pemohon  yang dalam hal ini pasangan Ananda – Mushaffa (AnandaMu), yang menurutnya tidak tepat untuk dijadikan dalil untuk PHP di Mahkamah Konsitutsi. 

“Menurut saya pintu masuknya saja sudah salah. Pemohon ini kan memakai dalil pelanggaran Pasal 71 Ayat 3 UU Pilkada agar bisa masuk ke PHP, sedangkan itu bukan ranahnya MK, melainkan ranahnya Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan sampai ke Mahkamah Agung,” katanya kepada hallobanua.com saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (5/3/21). 

Menurutnya, petitum yang disampaikan oleh kuasa hukum Pemohon tersebut adalah salah sasaran. 

“Dalam petitum yang saya lihat, Pemohon mempersoalkan bantuan sosial dan pemasangan videotron. Nah yang dia minta itu kasus pidana yang disebut di Undang-Undang. Dan Bawaslu sudah menjelaskan bahwa laporan tersebut sudah ditangani,” lanjutnya. 

Pria kelahiran Hulu Sungai Selatan itu juga mempertanyakan keputusan Hakim MK yang melanjutkan PHP ini ke sidang pembuktian. Padahal menurutnya, PHP ini tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan. 

“Saya juga mempertanyakan kenapa MK bisa meloloskan, karena yang dijadikan dalil itu kan kasus yang merupakan wewenang lembaga lain. Padahal dalam beberapa putusannya, MK tidak akan mengambil alih kewenangan lembaga lain,” paparnya. 

Selain itu, Ia juga menganggap Hakim MK terburu-buru dalam memutuskan untuk melanjutkan PHP ini ke tahap selanjutnya. 

“Sejak awal saya lihat, Hakim MK ini terburu-buru untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu tahapan pembuktian. Harusnya MK jangan sampai kesana (sidang pembuktian), apalagi jika dilihat berdasarkan selisih suara kan signifikan sekali,” pungkasnya. 

Sidang pembuktian sendiri merupakan tahapan terakhir dari penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020. Adapun putusan dari Majelis Hakim MK akan dibacakan pada tanggal 19-24 Maret 2021. Akim/Yayan
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Install Hallobanua

Klik di sini!