Menghadapi PSU Pilgub, Panitia PPK dan PPS Dilantik

hallobanua.com, Banjarmasin - Menjelang PSU Pilgub Kalsel pada 9 Juni 2021 mendatang, pihak KPU  telah melakukan beberapa persiapan, salah satunya saat ini PPK dan PPS dilantik, Kamis (29/4/21).

Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam ajang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Walil Gubernur (Pilgub) Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj Walikota Banjarmasin, Akhmad Fydayeen bersama jajaran Forkopimda Kota Banjarmasin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan. 

Kepada hallobanua.com, Ketua KPU Kota Banjarmasin, Rahmiyati Wahdah, pelaksanaan pelantikan ini ujarnya pasca amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan merekrut badan adhoc yang baru untuk pelaksanaan PSU Pilgub pada 9 Juni 2021 mendatang. 

"Kesiapan badan adhoc sudah kita siapkan untuk badan PPK dan PPS," ujar Rahmi. 

Ia memaparkan, jumlah petugas ad hoc yang direkrut yakni sebanyak 41 orang yang bertugas di 12 kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang melaksanakan PSU. 

"Totalnya untuk PPK 5 orang dan PPS 36 karena ada 12 kelurahan," pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Kalsel, Hatmiati menjelaskan,  pelantikan Petugas PPK dan PPS dilakukan di 3 Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan yang menggelar PSU, yakni Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin. Dan juga langsung dilakukan Bimtek kepada petugas ad hoc. 

"Di dua kabupaten dilakukan langsung dengan Bimtek, sedangkan disini karena masih PSU Pilwali dan rekap Kecamatan, jadi bimteknya diundir untuk jadwal," tuturnya. 

Ia pun menjelaskan, untuk petugas PPK itu perekrutannya ialah petugas baru, namun ada juga petugas yang PPK pada saat PSU 28 April lalu. 

"Baru untuk petugas PPK. Tidak memakai orang pada tanggal 9 Desember lalu. Tetapi ada yang kemaren ikut Pilwali tabggal 28 kemaren. Jadi hasil putusan MK adalah tidak menggunakan yang 9 Desember lalu," terangnya.

Pihaknya pun berpesan kepada petugas PPK dan PPS, agar mereka selalu menjaga integritas, jujur, adil, dan transparan didalam setiap informasi, untuk diketahui oleh masyarakat dan Pasangan Calon (Paslon) 

"Saya juga menjelaskan agar tidak mudah berpendapat persuasif baik kepada calon maupun partai politik. Saya ingin mereka benar-benar independen dan mandiri, karna itu hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara," pungkasnya.

Rian Akhmad/ Yayan

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Install Hallobanua

Klik di sini!