Dinkes Himbau Bukber serta Acara Berkumpul Ditiadakan

hallobanua.com, Banjarmasin - Pemerintah kembali menerbitkan larangan terkait buka puasa bersama pada bulan ramadhan serta kegiatan open house atau Halal Bihalal pada hari Raya Idul Fitri 1442 H. 

Hal itu tertera di Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian Nomor : B00/2784/SJ, tentang pelarangan kegiatan buka puasa bersama pada bulan ramadhan dan kegiatan open house atau Halal Bihalal. 

Tujuan diterbitkan  SE itu untuk mengurangi peningkatan kasus penularan Covid-19. 

Menyikapi itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Banjarmasin, Machli Riyadi mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan, pihaknya bakal melakukan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat sampai dengan 24 Mei mendatang. 

"Meniadakan kegiatan mengumpulkan orang banyak, termasuk Halal bi Halal, walimah perkawinan dan sebagainya sampai dengan 24 Mei mendatang," ungkap Machli di lobi Balai Kota, Rabu (05/05/21) pagi. 

Bukan tanpa alasan, langkah itu diambil karena SE bernomor : 442.1/71-Kesmas/Diskes tentang pelaksanaan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro, ada penambahan item di butir ke 4 huruf D. 

"Itu upaya strategis kita. Karena belajar dari tahun lalu, kasus angka penularan Covid-19 naik 100% pasca lebaran dan libur panjang," ucapnya. 

Machli juga menghimbau kepada setiap warga Banjarmasin yang ingin menggelar resepsi pernikahan di gedung, hotel atau di wilayah permukiman agar ditunda. 

Menurutnya selama masih adanya penyebaran virus yang berasal dari Wuhan tersebut, Satgas tidak akan memberikan rekomendasi untuk gelaran acara tersebut. 

"Kalau cuma untuk akad nikah yang tidak mengundang orang banyak mungkin masih bisa diizinkan. Tapi resepsinya kita minta tunda dulu," pungkasnya. 

Lantas, bagaimana dengan pengawasannya di lapangan? 

Pihaknya pun mengaku akan  menurunkan Satpol PP untuk mengawasi ditngkat kota, para camat di tingkat kecamatan  dan para lurah ditingkat kelurahan. 

"Kami juga minta pengawasan dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Karena sebuah kebijakan tidak bisa dijalankan kalau tidak ada kontrol sosial langsung dari masyarakat," tutup Machli. 

Rian Akhmad/ Yayan
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Install Hallobanua

Klik di sini!