Kades Sungai Sipai Jalani Sidang Pertama, Tersandung Kasus Keuangan Dana Desa

hallobanua.com, Banjarmasin - Duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Kepala Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar non aktif, Akhmad Basuki, harus mempertanggungjawabkan keuangan dana desa yang diterimanya, Rabu (19/5/21). 

Saat sidang pertama itu, JPU I Gusti Ngurah Anom dari Kejaksaan Negeri Banjar, mendakwa Akhmad Basuki yang membuat program dengan menggunakan dana desa pada tahun 2018. 

Ia memperkaya orang lain sehingga ada kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP Propinsi kurang lebih Rp 473.566.370, -  

Dimana sebagai kepala desa Akhmad Basuki telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan melakukan atau mencairkan 100 persen seluruh anggaran kegiatan tahun 2018 dan semuanya dikuasainya secara pribadi. 

Faktanya kepala desa tidak menyelesaikan sebagian kegiatan, seperti salah satunya pembelian satu unit mobil ambulans yang dicairkan seluruh anggaran Rp 198.000.000. Namun sampai dengan bulan Desember baru yang terlaksana sebesar Rp 100.000.000, 

Selain itu dalam semua kegiatan sebagai kades tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sudah dibentuk dan dicairkan anggaran operasionalnya, tidak pernah disampaikan kepada TPK kegiatan tersebut. Sehingga uang operasional tersebut dinikmati sendiri oleh kades. 

Pada sidang kemaren itu majelis hakim diketuai hakim Jamser Simanjuntak SH dengan hakim anggota Fauzi SH dan A Gawi SH, sementara terdakwa didamping kuasa hukumnya Sarifani. 

Sarifani SH selaku kuasa hukum terdakwa mengatakan usai sidanag bahwa pada sidang mendatang pihaknya  akan menyampaikan eksepsi. 

Dalam dakwaan JPU tersebut terdakwa diancam melanggar pasal 2 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada dakwaan primirnya dan di dakwaan subsidair di melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dky/ Yayan

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Install Hallobanua

Klik di sini!