Aksi #SaveKPK Masa Tunggu Tuntutan Diserahkan ke Jokowi, Ancam Demo Lagi Jika Tak Sampai Ke Presiden RI

hallobanua.com, Banjarmasin - Aksi  #saveKPK yang digelar ratusan mahasiswa yang tergabung dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan Selatan (Seka), yang sempat diwarnai aksi saling dorong tersebut, selain menyampaikan 7 tuntutan  massa juga menunggu janji DPRD Kalsel yang akan membawa aspirasi para pengunjuk rasa hingga ke Presiden RI. 

Dari pantauan dilapangan, aksi dorong terjadi lantaran ratusan massa bersikeras masuk ke gedung dewan untuk menemui Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK. Akan tetapi  aksi mereka dihadang oleh ratusan aparat kepolisian. 

Tak berselang, akhirnya aksi mereka dihadiri perwakilan dari anggota DPRD Kalimantan Selatan yakni Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias dan Sekertaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi yang menemui demonstran dengan didampingi dari aparat kepolisian. 

Koordinator aksi meminta perwakilan dewan untuk menandatangani Memorandum Of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman terkait keinginan mereka, namun tidak dapat dipenuhi. 

Perbincangan berjalan cukup alot, karena beberapa faktor. Pertama dikarenakan pimpinan dewan sedang tidak berada di tempat. Kemudian Perwakilan DPRD Kalsel yang menemui massa tidak bisa memenuhi permintaan mereka. 

"Kalau diminta membawakan hari ini atau besok bisa saja kami lakukan. Tapi kalau meminta disampaikan langsung ke Presiden, kita tidak bisa memastikan. Karena kita tidak tahu agenda Presiden apa saja dan lagi dimana," ucap Firman Yusi, di sela-sela negosiasi dengan demonstran, Senin (21/06/21) siang.

Dari MoU disampaikan mahasiswa itu sendiri adalah meminta agar aspirasi dari para demonstran bisa disampaikan langsung ke Presiden RI, Joko Widodo. 

Meski demikian, nota kesepahaman yang dinginkan oleh para demonstran pada akhirnya ditandatangani Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel, Rachmah Norlias, di atas materai Rp10.000. 

Sekedar diketahui, setidaknya ada 7 poin yang ada di nota kesepahaman tersebut. Di antaranya menuntut Firli Bahuri agar segera memenuhi panggilan Komnas HAM atas skandal TWK dan pemberhentian 75 pegawai KPK. 

Kemudian pada poin terakhir, menuntut DPRD Kalsel untuk memberikan tindak lanjut tuntutan berupa bukti tanda terima dan dokumentasi berupa foto dan video di kantor staf presiden dalam waktu 1 X 24 jam sejak nota kesepahaman ini ditandatangani. 

Masss mengancam akan menggelar aksi serupa jika pihak DPRD Kalsel tidak berhasil menyampaikan aspirasi tersebut ke pihak Kepresidenan RI. 

Rian Akhmad/ May

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Install Hallobanua

Klik di sini!