Ini Dia 7 Tuntutan HMI Cabang Banjarmasin di Aksi Unras, di DPRD Kalsel

hallobanua.com, Banjarmasin - Aksi demonstrasi terjadi di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Senin (20/9/21) siang sekitar pukul 10.30 Wita. 

Aksi tersebut dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin. 

Dalam aksinya, massa  mempertanyakan kejelasan dari pemerintahan mengenai lambatnya pemerataan vaksinasi di Kota Banjarmasin dan penggunaan anggaran Covid-19 yang disebut sebut senilai 10 M. 

Tuntutan mahasiswa ditujukan kepada Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK dan Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr Machlis Riyadi. 

Berdasarkan beberapa kajian yang sudah dilakukan oleh HMI Banjarmasin, massa menuding selama pelaksanaan vaksinasi masyarakat merasa terbatasi dengan adanya puskesmas yang memprioritaskan domisili. 

Kemudian, adanya isu tentang ketakutan masyarakat terhadap vaksin yang beredar, dan menurut mereka antuisasiasme masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi tidak diiringi dengan ketersediaan vaksin d llapangan. 

Ketua Umum HMI Cabang Banjarmasin, Nurdin Ardalepa menilai, dalam pelaksanaannya ada disinformasi dan program vaksinasi yang dinilai lambat. 

"Padahal dosis yang ada di Kota Banjarmasin bisa dikatakan cukup banyak 

karena lebih dari 10.000 dosis yang belum digunakan, sedangkan masyarakat umum yang telah divaksinasi tidak sampai 10%," Terang Ketua Umum HMI Cabang Banjarmasin itu, Senin, (20/9/21). 

Massa juga mempertanyakan ditolaknya beberapa masyarakat yang ingin bervaksin karena perbedaan wilayah di KTP. 

Pihaknya pun menuntut ketua DPRD Provinsi Kalsel agar turun dari jabatan jika tuntutan tak terpenuhi. 

"Apabila Bapak Supian HK mengindahkan tuntutan HMI Cabang Banjarmasin, maka harus turun dari jabatan Ketua DPRD Kalsel karena dinilai telah gagal dalam penangan Covid-19," tegas Nurdin. 

Ia mengaku, sebelum memutuskan untuk melakukan aksi, Ketua Umum HMI Cabang Banjarmasin Nurdin Ardalepa menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan usaha untuk audiensi dengan pihak Dinas Kesehatan Banjarmasin,  namun tidak diterima. 

"Sebelumnya sudah kami minta audiensi ke pihak Dinas Kesehatan Banjarmasin, sudah ditunggu dan difollow up selama 20 hari namun malah tidak ada tanggapan sama sekali," pungkas Nurdin. 

Berikut beberapa tuntutan HMI Cabang Banjarmasin dalam aksinya :

Pertama, Menuntut Pemerintah beserta pemangku kebijakan untuk memperjelas perihal informasi program vaksinasi serta mempercepat penyebarannya. 

Kedua,  menuntut transparansi anggaran Covid-19 di Kalimantan Selatan agar diketahui oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. 

Ketiga,  memperjelas pengaturan PPKM yang jelas berupa posko penyekatan, jam malam, pemadaman lampu jalan. 

Dan, keempat,  melibatkan elemen Mahasiswa dalam program vaksinasi secara massif dalam hal ini Himpunan Mahasiswa Islam. 

Poin kelima,  memberikan bantuan sosial secara konsisten dan dengan nilai yang sesuai bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan kebijakan PPKM di Kalimantan Selatan. 

Keenam, membuka dan mengawasi secara serius perihal Isolasi Terpusat Covid-19 di Kab/Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kotabaru. 

Terakhir, kejelasan kapan berakhirnya pelaksanaan PPKM di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kota Baru. 

Dalam aksinya, unjuk rasa mahasiswa mendapat pengawalan dan pengaman ketat dari aparat kepolisian setempat. 

rian akhmad

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Install Hallobanua

Klik di sini!