Satpol PP Berikan SP 3 ke Pengusaha Reklame! APPSI: Kita Cari Solusi Terbaik

hallobanua.com, Banjarmasin - Bando yang membentang di sepanjang Jl. A Yani, di Kota Banjarmasin, hingga saat ini ternyata masih berpolemik. 

Dari pantauan, masih banyak bando yang sebelumnya telah dipotong oleh Satpol PP masih membentang. Bahkan terlihat bekas potongan besi-besi diatas yang masih dibiarkan. 

Buntut itu semua, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin, telah melayangkan Surat Peringatan (SP) 2, kepada pengusaha reklame khususnya terkait keberadaan bando itu. 

Menanggapi surat peringatan itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Kalimantan Selatan (Kalsel), Winardi Sethiono, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima SP2 itu, pada Rabu (22/09/21) tadi.

Meski begitu, pihaknya masih bersikeras untuk meminta agar pembongkaran bando ditunda terlebih dahulu. 

Ia meminta agar pemko Banjarmasin, bisa menjalankan hasil musyawarah yang sebelumnya dilakukan. 

"Biarkan kami memasang iklan-iklan hingga kontrak dengan klien berakhir kira-kira dua tahun. Sambil itu berjalan, kami berharap bisa duduk bersama kepada walikota, lalu merumuskan solusi ke depannya bagaimana," ucap  pria yang biasa disapa Win itu, Kamis, (23/09/21) sore. 

Winardi mengaku bahwa selama ini tidak ada permasalahan. Karena pengusaha reklame ini sejak dulu menurutnya selalu taat aturan. 

"Pengusaha reklame selama ini bekerja tolak ukurnya melalui perda. Jadi kami bergantung pada perda. Perda mengizinkan nomor 16 tahun 2014 itu mengizinkan dan perwali nomor 23 tahun 2016 itupun mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan, tentu dari dulu sudah dibongkar," tegasnya. 

Namun yang terjadi saat ini ujarnya justru pengusaha reklame dianggap melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Undang Undang (UU) Lalu Lintas. 

"Lalu, itulah yang dijadikan dasar Permen PU itu turunnya gelondongan, tidak hanya berlaku di Banjarmasin tapi juga berlaku di daerah lainnya. Di sana ada klausul yang mengatakan, bisa dilaksanakan masing-masing daerah sesuai kebutuhan. Jadi ada daerah-daerah ada yang bisa mengambil ada yang tidak. Selama Permen PU itu tidak ada dalam perda, tidak bisa dijadikan acuan," kilahnya. 

Selain itu, Win juga kembali mengingatkan pemerintah bahwa saat ini dunia usaha kian sulit lantaran pandemi. 

Ia pun berharap pemko Banjarmasin bisa memahami situasinya yang dialami pengusaha reklame saat ini. 

"Kita sama-sama mencari solusi yang terbaik agar tidak berdampak pada pengusaha reklame. Juga kepada karyawan-karyawannya. Kami mencari penghasilan saja sedemikian sulitnya. Kami berharap kebijakan pemerintah," pungkasnya. 

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin menerangkan bahwa sepekan yang lalu, pihaknya sudah mengeluarkan SP1 agar pengusaha membongkar sendiri bando-bando yang ada di sepanjang kawasan Jalan Ahmad Yani, mulai KM 1 hingga 6.

Kemudian, pada Rabu (22/0921) tadi, pihaknya kemudian kembali melayangkan  SP2 kepada pengusaha reklame atau pemilik bando yang diwakili oleh Ketua APPSI Kalsel itu. 

"Bila sudah sampai SP 3, kalau belum membongkar sendiri, kami lanjutkan penertibannya," tuntasnya. 

rian akhmad/ may
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Install Hallobanua

Klik di sini!