Polemik Baliho Bando, Ichwan: Walikota Bekerja Sesuai Aturan, Ada Apa Dengan Dewan?

hallobanua.com, Banjarmasin - Pengamat Kebijakan Publik Kota Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik angkat bicara atas surat permintaan penundaan pembongkaran baliho bando di sepanjang Jl. A Yani oleh DPRD ke Wali Kota Banjarmasin. 

Ichwan mengaku sangat prihatin dengan sikap Dewan yang ingin meminta penundaan eksekusi oleh Satpol PP. 

Menurutnya, keberadaan bando yang masih terpampang telah melanggar aturan perundang-undangan. 

"Ada keheranan dan tanda tanya besar. Apa maksud dan tujuan minta ditunda? Bukankah sisa bando yang belum dibongkar itu barang ilegal karena tidak berizin dan sudah dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,"ujarnya saat dihubungi awak media belum lama tadi. 

Mantan Kepala Satpol PP Banjarmasin itu menilai, apa yang dilakukan Wali Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan aturan dalam hal penyelenggaraan reklame. 

Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan dan Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman  Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. 

"Regulasi itu jelas melarang pemasangan iklan dan media informasi yang melintang diatas jalan. Kemudian Walikota juga menerima Surat dari Kapolresta Banjarmasin  yang meminta agar Bando-Bando yang melintang diatas Jalan segera dibongkar," beber Ichwan. 

Ichwan menganggap, Walikota telah melakukan langkah-langkah yang sudah sangat tepat selaku Kepala Daerah, yaitu berkewajiban menaati seluruh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 67, 

Yakni, melakukan koreksi dan tindak lanjut dengan tidak lagi memberi izin atas bando-bando tersebut. 

Ichwan Noor Chalik, Pengamat Kebijakan Publik

Kemudian pihak pemilik bando melakukan upaya hukum dengan menggugat Pemko ke Pengadilan. Hasilnya Pengadilan menolak gugatan mereka dan keputusan Pengadilan sudah inkracht. 

Selain itu, diketahui Pemko Banjarmasin juga tidak lagi memungut pajak atas Bando-Bando tersebut, sejak tahun 2014 sampai tahun 2019. 

Akan tetapi walaupun izinnya sudah tidak berlaku lagi pihak advertising tetap menjual Bando-Bando tersebut untuk tujuan komersial dengan tahun 2020 atau saat pembongkaran tahap I. 

"Jadi saya merasa heran dengan sikap DPRD yang ngotot minta ditunda dengan dalil ada perjanjian atau kesepakatan. Padahal Kepala Daerah berdasarkan pasal 76 UU No. 23/2014 dilarang  mengambil keputusan yang menguntungkan golongan tertentu," cetusnya. 

Ia menambahkan, pihak Dewan seharusnya berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Walikota dalam pelaksanaan Perda dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait, sesuai dengan amanat undang-undang. 

"Bukan sebaliknya mendorong Walikota melakukan diskriminasi dan melanggar hukum. Apakah pimpinan Dewan menghendaki penundaan pembongkaran menunggu sampai robohnya bando-bando tersebut? Dan menimpa anggota dewan atau keluarganya atau masyarakat pengguna jalan lainnya," imbuhnya. 

Tak lupa, Ichwan juga mengingatkan kepada anggota dewan, bahwa pihak advertising sudah memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan tetap menjual bando-bando mereka, walaupun izinnya sudah tidak ada dan tidak bayar pajak. 

"Saya ingatkan juga kalau penggalian dan pemungutan PAD harus dari sumber-sumber yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," tutup Ichwan. 

rian akhmad/ may

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Install Hallobanua

Klik di sini!