Audensi Ke Dewan, SPSI Sampaikan Penolakan Terhadap Penentuan UMK 2022.

hallobanua.com,  Banjarmasin - Pengurus Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F-SPSI), Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( KSBI), Dewan Pengupahan SP/SK audensi dengan DPRD Kota Banjarmasin dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Jumat (26/11/21). 

Mereka menyampaikan penolakan terhadap dasar penentuan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2022, yang dibahas oleh Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin, APINDO, unsur perwakilan Serikat Pekerja (SP) / Serikat Buruh (SB) yang menggunakan PP No 36 tahun 2021. 

"PP No 36 tahun 2021 tersebut, kami berpendapat turunan dari PP tersebut masih berpolemik di MK. Saat itu kami pernah menyampaikan kepada Walikota bahwa penetapan UMK masih memakai PP tahun 78 tahun 2015, namun meski kami tidak setuju pemerintah tetap saja menggunakan PP baru tersebut, "ujar Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin Suntin Yono SH. 

Suntin mengatakan, mestinya pemerintah mengacu pada aturan lama yakni PP no 78/ 2015 mengingat aturan baru yang dianulir oleh MK.. 

"Karena jika mengacu pada PP No 36 tahun 2021 buruh disuruh memilih antara inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Nah itu salah satu regulasi yang kami tolak, "katanya.  
Lain halnya dengan regulasi PP No 78 tahun 2015, dimana penentuan upah bisa menggunakan pertimbangan dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

"Keinginan kami akan melihat lagi, jika sesuai PP No 36/2021 bagaimana nanti mengacu pada inflansi atau pertumbuhan ekonomi. Kami melihat dulu berapa kenaikan UMK, "katanya. 

Sementara Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Isa Anshari mengatakan, usulan bahwa upah minimun kota yang diusulkan para buruh sebesar Rp 3.371.000 tahin 2022 dari upah minimun kota sebesar Rp2.948.000 pada tahun 2021.  

"Usulan ini nampaknya bermasalah karena dianulirnya UU Cipta Kerja dari Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang diambil.  Selain itu para serikat buruh juga tak setuju tentang aturan PP No 36/2021 terkait pengupahan,"ujarnya. 

Ia menjelaskan bahwa dalam penentuan UMK selain mengacu pada UU Cipta Kerja dan kriteria sesuai PP No 36/2021. 

Pihaknya juga melibatkan perhitungan kantor statistik sebagai dasar utama penentuan UMK hingga naik sebesar 1,75 persen. "Perhitungan statis menjadi dasar utama penentuan UMK, "katanya. 

Meski demikian, keberatan para buruh ini akan disampaikan kepada pimpinan terhadap penolakan para serikat buruh dan pekerja. 
"Kami berharap ada titik terang, apakah nanti pakai UMK atau UMP," ujarnya. 

Dya/ may
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar