Buruh Ancam Tetap Bertahan Sembari Menunggu Jawaban Gubernur

 
hallobanua.com, Banjarmasin - Aksi ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Banua, hingga kini masih bertahan di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. 

Dengan membawa beberapa spanduk, dan bendera organisai, para buruh terus berorasi menyampaikan tuntutan UMP Kalsel 2022 dinilai masih rendah. 

Dalam orasi, Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua, Yoeyon Indharto mengatakan, aksi unjuk rasa ini buntut kenaikan Upah Minimum Provinsi Kalsel 2022 yang kenaikannya  hanya sebesar 1,01 persen. 

“Jelas kami menolak upah murah! Kalau upah tidak kita perjuangkan saat ini, kita akan ditindas terus menerus," ungkapnya dalam aksi, Kamis, (25/11/21) siang. 
Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah mengeluarkan klaster Ketenagakerjaan dari Undang-undang Omnibus Law No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

"Semoga hari ini, hati nurani hakim di Mahkamah Konstitusi, berpihak kepada rakyat. Dan menggagalkan Omnibus Law Ciptakerja. Minimal mengeluarkan cluster ketenagakerjaan dari Omnibus Law," terangnya. 

Dari pantauan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel, Siswansyah terlihat menemui massa. 

Meski begitu, para buruh tetap menuntut agar Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk menemui massa. 

Jika tuntutan tidak bisa dipenuhi pemerintah kalsel, maka para buruh mengancam akan tetap bertahan hingga Gubernur Kalsel berhadir. 

"Minimal kita komunikasi melalui panggilan video," pintanya. 

Diketahui, adapun beberapa tuntutan yang disampaikan para buruh saat orasi yakni, mencabut Peraturan pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan menolak serta mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44 / 0741 / KU / 2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. 

Sampai saat ini, aksi masa terus berlangsung di depan Rumah Banjar Kalsel dan turut dikawal petugas kepolisian. 

Penulis : rian akhmad/ may
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar