DPRD Klaim UMP Bisa Saja Dinaikan, Namun Tergantung Gubernur

hallobanua.com, Banjarmasin - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan (Kalsel)  sebesar 1,01 persen diberlakukan di tahun 2022, membuat para pekerja buruh di banua kecewa. 

Diketahui, UMP di Kalsel pada tahun depan hanya mengalami kenaikan sekitar Rp29 ribu. Yakni menjadi Rp 2.906.473,32. 

Hal itulah membuat massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banua gelar unjuk rasa sejak Kamis, (25/11/21) pagi hingga sekarang. 

Massa pun menuntut ingin bertemu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Namun sayangnya, Gubernur dikabarkan sedang berada diluar daerah. 

Pasalnya, kenaikan UMP Kalimantan Selatan 2022 telah ditetapkan dan tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalsel nomor 188.44/0741/KUM/2021, pada tanggal 19 November 2021 lalu, dan berlaku mulai 1 Januaro 2022. 

Lalu, apakah masih bisa besaran UMP kembali dinaikan? Menjawab hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Firman Yusi menyatakan masih bisa. Akan tetapi, semuanya tergantung bagaimana Gubernur Kalsel menyiasatinya. 

"Tinggal bagaimana Gubernur menyiasatinya untuk menambah persentase kenaikan UMP. Beberapa daerah juga mengambil kenaikan diatas rata-rata nasional yang menetapkan 1,09 persen," ungkapnya usai menemui para buruh, Kamis, (25/11/21). 

Menurutnya, hal itu bisa saja dilakukan dengan beberapa alasan. Seperti sudah tidak ada kenaikan UMP pada tahun lalu dan angka inflasi dari tahun ke tahun di Kalsel lebih 2 persen. 

"Keputusan itu ada di Gubernur dan perumusannya di Dewan Pengupahan. Sedangkan DPRD hanya mengawasi prosesnya," pungkasnya. 

Diketahui, dalam aksi unjuk rasa itu dihadiri oleh ribuan buruh dengan membawa atribut, bendera dan juga poster bertuliskan aspirasi para buruh, yang menolak keputusan kenaikan UMP Provinsi Kalsel 2022. 

Sampai saat ini pun, pihak buruh masih melaksanakan audiensi bersama pihak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. 

rian akhmad/ may

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar