Pemko Tawarkan Konsinyasi di Pengadilan, Buntut Tidak Disepakatinya Harga Tiga Persil Tersisa untuk Pembangunan Jembatan HKSN 1

hallobanua.com, Banjarmasin - Pembangunan Jembatan HKSN 1 yang menghubungkan Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat kembali terhambat, lantaran masih tersisa 3 persil lahan milik warga yang tidak menyetujui nilai pembayaran.

Meskipun tim Appraisal telah memberikan tawaran harga sesuai dengan ketentuan, namun, lagi-lagi pemilik lahan bersikukuh dengan harga yang mereka tawarkan.

Sementara, beberapa lahan milik warga yang sudah sepakat oleh Pemko Banjarmasin pembayaran ganti rugi sudah mulai dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin. 

Terkait hal itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menyampaikan bahwa pihaknya akan mengambil jalur tengah yakni dengan sistem konsinyasi di pengadilan. 

"Artinya nanti uang ganti ruginya akan kita titipkan di pengadilan," ungkap Ibnu, Selasa (02/11/21). 

Menurut Ibnu, masih adanya warga yang tidak menerima harga tersebut lantaran dinilai terlalu kecil dibandingkan dengan bangunan lainnya. 

Padahal menurut Ibnu Sina, pihak Pemko Banjarmasin, telah beberapa kali melakukan mediasi terhadap 3 pemilik bangunan yang masih menolak harga yang telah ditentukan tim appraisal. 

"Tadi sudah beberapa kali dimediasi, tetapi mereka tetap tidak mau. Jadi kita akan ambil jalur konsinyasi, hasilnya nanti di pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan A ya itu hasilnya. Tapi kalau pengadilan memutuskan untuk menambah harganya, ya terima dulu yang ada nanti sisanya di tahun anggaran yang akan datang akan kita alokasikan," katanya. 

Ketika ditanyakan sudah berapa kali pihak Pemko Banjarmasin melakukan mediasi kepada para warga yang tidak menerima hasil nilai appraisal tersebut. Ibnu Sina mengatakan bahwa sudah berkali-kali. 

"Sudah sering mediasi kita lakukan," pungkasnya singkat. 

Namun hal tersebut jauh berbeda dengan apa yang disampaikan warga yang menolak nilai harga yang ditetapkan oleh tim appraisal. 

Sementara itu, Eddy pemilik persil yang tidak menyetujui mengklaim, sejauh ini pihak Pemko Banjarmasin hanya satu kali melakukan pembicaraan terkait nilai harga yang tidak sesuai dengan bangunan miliknya tersebut. 

"Yang terakhir tadi itu bukan penawaran, tetapi pihak pemko meminta kami untuk tetap menerima hasil yang sudah ditetapkan oleh pihak appraisal," katanya. 

Dalam pertemuan dengan Plt  PUPR tersebut, Eddy mengatakan bahwa pihaknya dijanjikan akan dipertemukan dengan Sekda dan tim appraisal. 

"Janjinya itu di pertemukan, agar tim appraisal bisa menjelaskan nilai yang telah ditetapkan. Kenapa nilai bangunan yang memiliki tempat usaha lebih rendah dibandingkan dengan nilai bangunan yang tidak memiliki tempat usaha," tukasnya. 

rian akhmad/ may

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar