Menelusuri Jejak Gedung Balaikota Banjarmasin

Gedung Kotamadya Banjarmasin tahun 1960 an. Sumber : Idwar saleh, 1982

hallobanua.com, Banjarmasin - Banjarmasin mulai berstatus sebagai Geemente (setingkat kotamadya) sejak tahun 1919. Tepatnya pada 1 Juli 1919 dibentuk Gemeenteraad (Dewan Kota) Bandjermasin dengan yang diwakili Pribumi empat kursi, Belanda tujuh kursi, dan Cina dua kursi. 

Sebagai ketua (Voorsitter) dipegang langsung oleh Walikota atau Kepala Daerah (Burgemester) dibantu oleh sekretaris (sekwan), dan dibantu pula oleh Badan Penasehat Harian (Advies College). 

Dalam perkembangannya terjadi Pembaruan Pemerintahan Disentralisasi Borneo yang diatur sesuai dengan putusan Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie tanggal 17 Juni 1938 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Hindia Belanda 1938 no. 359. Surat keputusan G. Jenderal A.W.L. Tjarda van Starkenborg pada l7 Juni 1938 no. 37 yang mulai berlaku pada 30 Juni 1938. Diundang di Istana Tjipanas 17 Juni 1938, di tandatangani Sekretaris Umum J.M Kiveron. 

Aturan ini berisi pembentukan Balai Kota Banjarmasin. Gemeente Banjermasin ditingkatkan menjadi Stadsgemeente (Balai Kota) Banjarmasin. 

Sejak 1938 sampai dengan 1941 Stads-Gemeente (Balai Kota) berkembang lebih mantap. Kantor Stads-Gemeente (Balai Kota) masih satu dengan kantor Asisten Residen, di tempat Wisma Catur Sakti. Lokasinya di Jalan Heerengracht, sebuah jalan yang bersih dan indah. 

Pada masa kemerdekaan jalan ini berubah nama menjadi Jalan Jawa dan Jalan DI Panjaitan (belakang bekas Kantor Gubernur Kalsel, Banjarmasin). 

Gedung Stads-Gemeente ini dikenal masyarakat Banjar era itu dengan pelafalan Haminta Banjarmasin. Dikenal juga dengan nama Balai Kotapraja Banjarmasin. 

Kondisi berbeda terjadi setelah masuknya tentara pendudukan Jepang tahun 1942-1945. 

Mr. Roesbandi diangkat menjadi Walikota Kota Madya Banjarmasin (Banjarmasin Shi-Co). Rentetan peristiwa sebelumnya pada tanggal 10 Pebruari tentara Jepang memasuki kota Banjarmasin dan walikota R.H. Mulder dan sejumlah Belanda lainnya dipancung mati di jembatan Coen (sekarang Jembatan Dewi). Mayat-mayat mereka dilempar ke Sungai Martapura. Kantor Stadgemeente Banjarmasin dipindahkan Jepang ke Toko Jerman Neuffer & Co. 

Neuffer & co didirikan oleh orang Jerman sebelum tahun 1942. Setelah Jepang masuk dijadikan stadsgemeente Bandjermasin. Sekarang (1991) diganti menjadi bangunan baru DPRD II Kodya Banjarmasin. 

Menurut catatan Ramli Nawawi (1986) Setelah penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, Kotapraja Banjarmasin dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS), baru pada bulan April 1950 masuk pemerintahan Republik Indonesia dengan Undang Undang Nomor 3/1953 tentang pembentukan Kota Besar Banjarmasin dengan disertai pemberian kewenangan mengatur rumah tangga sendiri, urusan medebewind dan Otonomi Daerah, dengan Walikota pertama ditunjuk oleh Pemerintah Pusat adalah Aidan Sinaga. 

Pada tahun 1960, gedung ini menjadi Wisma Catur Sakti, dengan perombakan pada bagian atap, bermodel rumah bubungan tinggi. 

Gedung Kotamadya Banjarmasin tahun 1960 an. Sumber : Idwar saleh, 1982

Kemudian dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13-9-1965 No.UP/15/5/18-1358, M. Hanafiah sesuai dengan diantara calon yang diajukan oleh DPRD Kotapraja Banjarmasin, diangkat menjadi Walikota Kotapraja Banjarmasin. 

Diperkirakan pada era ini Kantor Walikota Banjarmasin pindah dan menempati gedung di Jalan Lambung Mangkurat (Kantor DPRD) Kota Banjarmasin sekarang.

Gedung Balai Kota Banjarmasin sebelum menjadii Gedung DPRD sekarang. Sumber: Museum Lambung Mangkurat.

Pada masa Orde Baru antara tahun 1966-1998, sekitar tahun 1978-1980 Kantor Kotamadya Banjarmasin pindah ke Jalan RE Martadinata Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Sebelumnya lokasi ini merupakan bekas pangkalan Angkatan Laut Jepang, era pendudukan Jepang. Kemudian lokasi ini atau dikenal pula dengan sebutan Komando Daerah Maritim/Kodamar atau Kodapel masa awal kemerdekaan. 

Kodamar berawal dari Organisasi Komandemen Daerah Maritim Djakarta (KDMD)berjalan sampai tahun 1960. Selanjutnya terbit Surat keputusan KSAL No. A.4/6/6 tanggal 18 Oktober 1960 KDMD berubah menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar). 

Kodamar yang semula 6 diperluas menjadi 10 Kodamar yaitu menjadi Kodamar I Belawan,  Kodamar II Tanjung Pinang, Kodamar III Jakarta, Kodamar IV Semarang, Kodamar V Surabaya, Kodamar VI Banjarmasin, Kodamar VII Makasar, Kodamar VIII Manado, Kodamar IX Ambon dan Kodamar X Irian Barat. 

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menhankam/Pangab No. Keb B/429/69 terhitung Januari 1970 nama Kodamar diubah menjadi Komando Daerah Angkatan laut (Kodaeral). 

Diperkirakan mulai ditempati sebagai Gedung Walikota Banjarmasin sejak tahun 1978 dimana pada tahun 1978, terdapat penyerahan tanah dari Menhankam Pangab melalui SKEP Menhankam Pangab, Nomor : SKEP/1533/ XI/78, tanggal 16  Nopember  1978 tentang Penyerahan Tanah/Bangunan Eks. Kantor Kodamar- 6 di Banjarmasin. 

Hal ini relevan dengan kondisi pada tahun 1982/1983 yang menurut catatan Idwar Saleh, diperkirakan lokasi Kantor Balaikota Banjarmasin sudah menempati eks Kantor Kodamar- 6 di Banjarmasin. 

Dalam penuturan Idwar Saleh bahwa di Ujung jalan Lambung Mangkurat dibangun pusat perbelanjaan Arjuna Plaza dan Banjarmasin Theater. Terus lebih ke hilir terdapat Pelabuhan lama (Martapura Lama) yang menghubungkan ke daerah pedalaman Kalimantan Tengah. 

Sebelum pelabuhan terdapat jembatan kecil. Sesudah jembatan, terletak Kantor Pemda .Tk. II Banjarmasin yang biasa disebut Kodamar, karena sebelumnya Markas Angkatan Laut. Kemudian ditemukan pelabuhan Lama. 

Tentu saja pelabuhan ini zaman Belanda merupakan pelabuhan baru. Pelabuhan ini tempat bertambatnya kapal-kapal besar ke luar negeri dan ke pulau Jawa atau antar pulau. 

Kantor Kotamadya Banjarmasin, Jalan RE Martadinata Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Sumber: wikipedia.

Penulis : Mansyur, S.Pd (Dosen Sejarah FKIP ULM Banjarmasin)
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar