Korban "PHP" Kemensos RI Minta Kejelasan Nasib


hallobanua.com, BANJARBARU - Dua tahun berjalan usai direkrut Kementrian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) pada program Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT). Namun, sebanyak 88 calon pendamping masih belum mendapat kepastian penugasan. 

Merasa ditelantarkan, salah satu calon PS-KAT mendatangi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin sambil membentangkan spanduk guna meminta kejelasan nasibnya. 

Dayat perwakilan Aliansi 88 Korban PHP Kemensos RI menyuarakan keluhannya melalui spanduk bertuliskan "Katanya Mensejahterakan, Nyatanya Menyengsarakan". 

Ia menambahkan, dirinya bersama 88 calon PS-KAT sudah dua tahun merasa ditelantarkan oleh Kemensos RI yang pada tahun 2020 lalu dinyatakan lulus seleksi program tersebut. 

"Secara nasional ada 88 rekan-rekan saya yang dinyatakan lulus pada dua tahun lalu. Namun, hingga kini tak ada kejelasan dari Kementerian Sosial terkait kejelasan nasib kami. Maka dari itu melalui ini saya mewakili kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke menuntut kejelasan nasib," terangnya. 

Disamping itu, Dayat juga membeberkan sudah dua kali mengirimkan email resmi kepada Kemensos RI terkait hal itu, namun tak kunjung ada balasan. 

"Kami merasa Kemensos seakan tutup mata akan keberadaan kami. Padahal, kami sudah secara profesional ikut seleksi memasuki program tersebut," tambahnya. 

Lucunya lagi, menurut Dayat, selama dua tahun pihaknya hanya mendapatkan surat penundaan penugasan dengan dalih covid-19. Padahal, diwaktu yang bersamaan program sejenis Kementrian lainnya tetap berjalan. 

"Pendamping KAT Kemensos RI berulang kali ditunda dengan dalih Covid-19. Padahal program Patriot Energi Kementerian ESDM, Nusantara Sehat Kementrian Kesehatan tetap berjalan diwaktu yang bersamaan. Jelas dalam hal ini tak ada perhatian akan nasib kami," katanya. 

Sementara itu, Laode Taufik Nuryadin Kepala Balai BBPPKS Banjarmasin yang juga Eks Dirjen Komunitas Adat Terpencil Kemensos RI menemui perwakilan Aliansi 88 Korban PHP Kemensos RI tersebut.


Pada kesempatan itu, pihaknya pun tak menampik terkait calon PS-KAT yang selama dua tahun tak kunjung ditugaskan. 

Lebih lanjut, Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas hal itu, serta akan mencoba mengkomunikasikan kembali kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Kemensos RI. 

Disamping itu, pada 2020 silam, dirinya menjabat sebagai Dirjen KAT Kemensos RI yang menangani terkait PS-KAT tersebut, namun saat ini sudah dipindahtugaskan menjadi kepala balai. 

"Akan coba saya komunikasikan kembali dan mengupayakan jalan terbaik, saat ini bukan wewenang saya lagi," ucapnya. 

Diketahui, sebanyak 88 calon PS-KAT dinyatakan lulus oleh Kementerian Sosial pada 20 Maret 2020 silam melalui surat pengumuman No : 270/5.3/PB.05.04/3/2020 tentang hasil akhir seleksi perekrutan calon pendamping sosial KAT Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020. 

Pada pengumuman itu, sebanyak 60 peserta yang berlatar belakang pendidikan sarjana serta 28 peserta lainnya dinyatakan lulus seleksi, serta siap mengikuti pembekalan pelatihan guna ditugaskan mengabdi di wilayah terpencil Negara Indonesia. 

Kemudian, setelah dinyatakan lulus, secara mengejutkan 88 calon PS-KAT itu mendapatkan surat penundaan program tersebut dengan dalih pandemi COVID-19 meningkat dan penundaan tersebut dikeluarkan dua kali yakni pada tahun 2020 dan 2021. 

Hingga kini, para Pendamping Sosial KAT juga sudah berulang kali melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian, bahkan ke DPR RI dan masih belum menemukan titik terang dan berharap ada komitmen baik dari kementerian tersebut terkait keberlanjutan nasib mereka. 

Is/ may
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar