Terlihat Kumuh, DKP3 Ajukan Perbaikan RPU Senilai Rp 12,5 M

hallobanua.com, BANJARMASIN - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin berencana membangun ulang Rumah Potong Unggas (RPU) di dalam kawasan Rumah Potong Hewan (RPH) Basirih. 

Saat ini kondisi RPU menjadi sorotan karena terlihat sangat kumuh. 

Kepala DKP3 Banjarmasin, Muhammad Makhmud pun mengakui, kondisi ruang pemotongan untuk jenis unggas itu kondisinya rusak. 

"Kerusakannya karena usia, karena bangunan RPU kita ini sudah 10 tahun lebih, jadi memang perlu perbaikan yang besar," ucapnya kepada awak media. 

Menurutnya, kondisi kerusakan tersebut terjadi lantaran pengaruh zat amonia keluar dari kotoran hewan yang menumpuk disana. 

"Karena sekarang RPU juga digunakan sebagai tempat penampungan hewan," ujarnya. 

Kendati tanpa menjelaskan kerusakan apa saja yang terjadi di RPU tersebut, ia mengaku, saat ini pihaknya sudah mengajukan untuk dilakukan perbaikan ke pimpinan, yakni Wali Kota Banjarmasin. 

"2021 kemarin sudah kita lakukan pembuatan perencanaan dan pengkajian untuk menghitung berapa total anggaran yang diperlukan untuk memperbaiki RPU ini. Dan hasilnya perlu dana sebesar Rp 12,5 miliar," paparnya. 

"Dan hasil itu sendiri sudah kita ajukan, agar bisa masuk ke anggaran 2023. Semoga disetujui dan didukung oleh DPRD Kota Banjarmasin," lanjut Makhmud. 

Dari anggaran  miliaran itu, kata dia tentunya digunakan untuk membangun 4 ruang pemotongan unggas yang baru beserta alat dan fasilitas pendukung lainnya dengan konsep yang lebih modern dan sehat. 

"Kalau itu sudah terbangun, dalam satu jam satu unit pemotongan unggas milik kita ini bisa memotong unggas sebanyak seribu ekor," pungkasnya. 

Sebelumnya diketahui, kondisi RPU ini menjadi sorotan di Komisi II DPRD Banjarmasin. Karena Pemko Banjarmasin sudah lama merencanakan perbaikan, namun sampai sekarang belum juga terealisasi. 

Bukan tanpa sebab, menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto Permono, hampir seluruh sarana dan prasarana yang ada di lokasi itu dinilai sudah sangat tidak memadai lagi. 

"Padahal Pemko Banjarmasin sudah lama merencanakan perbaikan, namun sampai sekarang belum juga direalisasikan," katanya. 

Bambang pun berharap, agar pihak Pemko secepatnya menanggulangi keterbatasan sarana dan prasarana tersebut. Mengingat ujarnya, bila masalah ini dibiarkan seadanya akan sangat berdampak terhadap lingkungan sekitar. 

"Setiap pengolahan produk pangan termasuk daging wajib memiliki sarana dan prasarana sesuai persyaratan yang telah ditentukan agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan atau berdampak terhadap kesehatan," pungkas Wakil Ketua Komisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. 

Penulis : rian akhmad/ may
Kota bjm
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar