Giliran Buruh Banua Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM

hallobanua.com, BANJARMASIN - Gelombang penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berlangsung. 

Kali ini Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Rabu (21/09/22). 

Berangkat dari Taman Kamboja Banjarmasin, masa mulai bergerak ke Rumah Banjar tersebut sejak pukul 09.00 Wita. 

Terlihat di sepanjang jalan, massa tampak membentangkan sejumlah spanduk bernada sindiran dan kecaman, sembari menyanyikan lagu-lagu perjuangan. 

Beberapa waktu berorasi di depan DPRD Provinsi, akhirnya masa ditemui Ketua DPRD Kalsel, Supian HK. 

Politisi Partai Golkar itu mengaku sepakat dan mendukung para buruh terkait penolakan kenaikan BBM. 

“Pada intinya kami sepakat menolak kenaikan harga BBM,” ucap Supian, di tengah ratusan massa, Rabu, (21/09/22). 

Tak berlangsung lama berada di jalanan, dirinya mengajak sejumlah perwakilan buruh untuk menggelar audiensi di dalam Gedung DPRD Kalsel. 

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu juga sempat membuat surat pernyataan penolakan kenaikan BBM. 

Dalam suratnya, Supian HK menyatakan sepakat dengan empat poin tuntutan yang disampaikan kaum buruh. 

Yakni meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Kemudian, menolak dan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (keluarkan kluster ketenagakerjaan dari UU tersebut). 

Lalu, menaikkan upah minimum provinsi (UMP) Kalsel tahun 2023 sebesar 13 sampai 15 persen. 

Terakhir, menurunkan dan menstabilkan harga kebutuhan pokok, utamanya kebutuhan pangan. 

Usai audiensi, Ketua FSPMI Kalsel, Yoeyon Indharto mengatakan, pihaknya bakal terus kawal permintaan mereka kepada wakil rakyat tersebut. 

"Karena kalau tidak, dipastikan kaum buruh dan masyarakat bakal terjerembab lagi ditahun berikutnya," tuturnya. 

Saat ini saja kata dia, daya beli kaum buruh sangat tergerus dengan kenaikan harga BBM. Apalagi kata dia, dengan adanya isuk kenaikan upah. 

"Makanya kami minta legislatif dan eksekutif di Kalsel ini untuk bisa menahan laju inflasi di 2023," ujarnya. 

Selain itu, isu kenaikan upah pun lata dia tentunya berpengaruh dengan para buruh. 

"Karena isu kenaikan upah ini tentu bakal menaikkan harga kebutuhan pokok di 3 sampai 4 bulan. Dan itu menyengsarakan kaum buruh dan rakyat," pungkasnya. 

Penulis : rian akhmad/ may
Kalsel
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Hallobanua

Follow Instagram Kami Juga Ya