hallobanua.com, BANJARMASIN - DPRD Kota Banjarmasin bersama Pemko Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna tingkat I tentang Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Rancangan Perubahan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Banjarmasin 2023 dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemko tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Senin (31/7/2023).
Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, didampingi Matnor Ali, M. Yamin, Tugiatno, memimpin rapat paripurna yang dihadiri pula Setdako Banjarmasin Ikhsan Budiman dan anggota dewan serta kepala SKDP lingkungan pemko Banjarmasin.
Wali Kota Ibnu Sina menyampaikan, melalui struktur rancangan pendapatan dan belanja daerah pemko Banjarmasin 2023 yakni pendapatan kota Banjarmasin 2023 setelah perubahan sebesar Rp2,324 Trilyun.
"Angka tersebut tetap seperti target sebelum perubahan dengan jumlah sebesar Rp2,324 Trilyun, "kata Ibnu Sina.
Sementara, proyeksi belanja daerah setelah perubahan diproyeksi berkurang sebesar Rp38,8 Miliar atau turun 1,57 persen.
Proyeksi pembiayaan daerah sisa lebih pembiayaan tahun 2022 yang semula Rp198 Miliar terkoreksi turun menjadi 160,6 Miliar atau berkurang sebesar Rp38,876 Miliar.
"Silva tersebut berdasarkan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemko tahun 2022. Penyesuaian belanja ini tanpa mengurangi belanja prioritas," katanya.
Kemudian, pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksi tetap seperti target sebelum perubahan dengan nilai Rp10 Miliar yang diperntukkan penyertaan modal Bank Kalsel.
Ibnu Sina mengatakan, dalam target rencana KUA PPAS 2023 dilakukan penyesuaian dengan hasil audit BPK dan asumsi yang turun diangka Rp33 Miliar yang harus dikurangi.
"Berarti asumsi tersebut harus sesuai BPK RI namun bagi kami diangka Rp160 miliar tersebut adalah wajar," katanya.
Meski demikian, lanjut Ibnu, pihaknya berupaya yang telah ditetapkan dalam asumsi -asumsi pendapatan dan rencana belanja tetap dilaksanakan.
"Kami juga tetap meminta penamnahan DAK ke pusat dimana dana pembangunan membutuhkan sekitar Rp 50 Miliar," ujarnya.
Dengan begitu akan ada sumber atau pendapatan untuk membiayai rencana pembangunan di 2023.
Sementara Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya menginginkan, pendapatan dan pemasukan belum seimbang dimana lebih besar uang belanja daripada PAD Kota Banjarmasin.
"Makanya kami meminta pemko untuk mencari potensi baru dalam menggenjot PAD," tuturnya.
Hasil dari penyampaian rancangan KUA PPAS tersebut telah mendapatkan ranggapan dari delapan fraksi di DPRD Kota Banjarmasin.
Umumnya fraksi menginginkan agar pemko dapat mencari inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dya/ may
Kota bjm
0 Komentar