Hallobanua.com, PELAIHARI - Kementerian Koperasi dan UMK RI berupaya membangunkan pabrik pengolahan karet di Kabupaten Tanah Laut (Tala) tahun 2023.
Lokasinya di Desa Ambawang, Kecamatan Batu Ampar. Biaya yang digelontorkan dari APBN 2023 sekitar Rp20 miliar. Digunakan untuk pembangunan fisik dan peralatan pabrik.
Selain itu, juga ada dana sharing dari Pemkab Tala melalui APBD 2023 sebesar Rp1,7 miliar untuk mendukung sarana dan prasarana di lokasi pabrik, seperti pemasangan jaringan listrik, air bersih, pembuatan jalan, dan lainnya.
Fisik pabrik ini sudah jadi, Peralatannya juga sudah dipasang tinggal setting alat.
Hadirnya pabrik pengolahan karet ini upaya dari pemerintah untuk meningkatkan penghasilan pekebun karet di Bumi Tuntung Pandang. Mereka bisa menjual hasil karetnya langsung ke pabrik, tidak lagi menjual kepada tengkulak.
Dipilihnya Desa Ambawang sebagai lokasi pembangunan pabrik karena di kecamatan ini banyak terdapat kebun karet sebagai bahan baku. Pabrik ini rencananya akan dikelola oleh Koperasi Bokar (Bahan Olahan Karet).
Namun, muncul fenomena kebun karet yang dimiliki warga tanamannya diganti menjadi tanaman sawit. Hal itu pun menjadi perhatian Ketua Komisi III DPRD Tala, Abdullah.
Menurutnya, fenomena ini akan memengaruhi ketersediaan bahan baku. Jangan sampai saat sudah selesai dibangun, bahan bakunya tidak mencukupi apalagi tidak tersedia.
Ia menyarankan instansi terkait seperti Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) juga ikut terlibat dalam keberlangsungan pabrik tersebut.
Perhatian anggota dewan dari Partai Gerindra ini cukup beralasan. Saat ini, ada kecenderungan sebagian pekebun menanam sawit di area kebun karetnya.
Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap produksi pabrik karet. Jangan sampai di kemudian hari pabrik ini tak memiliki manfaat, dan hanya membuang-buang dana.
“Ketika tanaman sawit mulai besar, tanaman karet kemudian ditebang. Hal ini pilihan di tengah harga jual getah karet yang dianggap kurang ekonomis,” ungkapnya, Rabu (6/3) lalu.
Menurutnya, hal tersebut penting diperhatikan karena jika peralihan meluas, tentu kelak akan mengurangi ketersediaan bahan baku pada pabrik pengolahan karet tersebut.
“Meski saat rapat kerja disampaikan bahwa ketersediaan bahan baku tercukupi. Bahkan lebih,” ingatnya.
Ketua Komisi II DPRD Tala, Haji Junaidi belum bisa berkomentar ketika ditanya mengenai langkah-langkah yang perlu diambil wakil rakyat untuk menjaga luasan perkebunan karet. Ia belum memiliki data terkait adanya alih fungsi komoditas dari karet ke sawit.
“Namun, kami akan coba dalami hal tersebut” janjinya.
Menurutnya, pembangunan pabrik karet di Desa Ambawang sudah direncanakan dengan matang. Terutama sumber bahan baku. Apakah nantinya bekerja sama dengan koperasi perkebunan karet, atau pihak lainnya.
“Kami pihak DPRD menyambut baik dan mendukung dengan adanya pabrik tersebut,” sebutnya.
Tim Liputan/AS
Tags
Tim Liputan/AS
