hallobanua.com, BANJARMASIN - Puluhan mahasiswa yang tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Kalimantan (SeKA), menggelar aksi ke Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Jl. Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kamis (02/05/2024).
Dengan membawa berbagai atribut aksi, mereka menyuarakan tentang permasalahan pendidikan dan ketenagakerjaan di Kalsel.
Koordinator Pusat BEM Seka, Ahmad Sunir Ridha mengungkapkan, setidaknya ada 10 tuntutan yang dibawa mahasiswa terkait kedua pembahasan itu.
"Poin tuntutan di momen Hardiknas ini diantaranya kita menuntut sinkronisasi kerja antar-stakeholder dalam pendidikan untuk menciptakan kualitas pendidikan yang layak di Kalimantan Selatan, mulai dari pendidikan menengah hingga perguruan tinggi," ujar Sunir kepada awak media usai aksi.
Tak hanya itu, pihaknya juga mendesak pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer di wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan.
"Serta kita juga meminta pemerintah untuk melakukan pemerataan dan penyetaraan antara pendidikan inklusi dan non-inklusi dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan," bebernya.
Tuntutan terkait Hari Buruh Internasional ujar Sunir ini, mahasiswa juga menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan pencabutan pasal ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 kepada DPR-RI.
"Kita juga mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan (Disnakertrans) untuk lebih serius dalam melakukan controlling dan monitoring secara berkala kepada para pelaku usaha (perusahaan) dalam menegakan hukum," ujarnya.
"Kemudian kita menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menaikkan UMP demi keberlangsungan para pekerja di Kalsel," sambungnya.
Tak hanya itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) menjadi UU, serta menuntut DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengawasi realisasi perencanaan penambahan volume subsidi pupuk Rp54, triliun agar tidak terjadi penyalahgunaan
anggaran.
"Kita juga menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar memperhatikan kesejahteraan petani dan buruh dan menuntut pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik dan elitnya," pungkasnya.
Kedatangan puluhan mahasiswa sambangi Rumah Banjar itu, ditemui langsung Ketua Komisi IV, DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Luthfi Saifuddin.
Dirinya pun mengaku siap memperjuangkan aspirasi para mahasiswa dan akan msnyampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti.
"Apapun yang namanya aspirasi kan, wajib untuk kita tindaklanjuti. Dan itu sebagai kewajiban," tuturnya.
Apa yang disampaikan mahasiswa ini ujar Luthfi, merupakan apa yang dirasakan pemerintah di Kalsel.
"Mudah-mudahan kebersamaan ini sebagai pendorong perjuangan ini bisa membangkitkan orang-orang yang berkompeten di Kalsel. Aspirasi ini tentu kami perjuangkan," pungkasnya.
Penulis : rian akhmad
Kota bjm
0 Komentar