hallobanua.com, BANJARMASIN - Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Senin (17/2/2025).
Aksi yang dimulai pukul 14.00 wita ini mengangkat tema “Darurat Pendidikan” sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait pendidikan, kesehatan, serta isu lainnya.
Sebelum menuju lokasi aksi, massa berkumpul di Siring 0 Km, lalu bergerak bersama sambil membawa spanduk berisi berbagai tuntutan.
Sesampainya di depan Gedung DPRD Kalsel, mereka menutup papan nama gedung dengan spanduk bertuliskan "Waspada Indonesia Gelap 2025. Darurat Pendidikan. Tut Wuri Efisiensi."
Selain melakukan aksi simbolik, para mahasiswa juga berorasi secara bergantian menyampaikan tuntutan mereka kepada DPRD Provinsi Kalsel. Setelah menunggu sekitar satu jam, perwakilan DPRD Kalsel akhirnya menemui massa aksi pada pukul 15.41 WITA.
Mereka adalah Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Bambang Yanto Permono, Anggota Komisi I DPRD Kalsel Dirham Zain, serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Jaini.
Kordinator aksi Adi Jayadi mengatakan ada sebanyak sembilan tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi kali ini yang mana ini merupakan tindak lanjut mahasiswa agar pemerintah melakukan riset terlebih dahulu dan tidak mengeluarkan kebijakan yang terkesan ugal ugalan.
"Kita rasakan sekarang terjadi siklus dimana muncul kebijakan yang terkesan ugal ugalan keluar lalu muncul sosok yang katanya pemimpin dengan narasi penyelamat yang hadir sebagai hero yang membatalkan kebijakan itu. Maka dari itu, kami sepakat mengecam semua kebijakan yang ugal ugalan," ucapnya.
Dalam aksi ini, ia mengungkapkan ada sebanyak sembilan tuntutan yang disampaikan yaitu mulai dari perihal efisiensi anggaran, menolak RUU Minerba, pengesahan undang undang perampasan aset hingga RUU masyarakat adat.
"Kita berharap tuntutan ini disampaikan ke pusat, serta dipublikasikan. Jika tidak maka aliansi akan kembali turun ke jalan dengan masa yang lebih banyak daripada sekarang," harapnya.
Untuk diketahui, sembilan tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut antara lain menuntut agar transparansi dalam peninjauan rekonstruksi ulang anggaran yang matang.
Kedua, menuntut agar melakukan alokasi perencanaan target MBG pada daerah 3T. Ketiga, menuntut membatalkan dan evaluasi ulang kebijakan pengurangan beasiswa.
Keempat, menuntut agar meninjau ulang kembali kebijakan pemangkasan anggaran BPG dan kesehatan. Kelima, menuntut dan mengecam akan pengurangan anggaran anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTNBH) sebesar 50%.
Keenam, menuntut agar peninjauan kembali proyek strategis nasional yang tidak pro-rakyat. Ketujuh, menuntut agar menolak RUU Minerba terkait pengelolaan tambang terhadap perguruan tinggi.
Kedelapan, menuntut agar mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Dan terakhir, menuntut agar segera mengesahkan dan tuntaskan RUU Masyarakat Adat.
Penulis krisna
Kalsel
