Hallobanua.com, Pelaihari - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang (P) Tanah Laut mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kantor Kecamatan Pelaihari, Jl. A. Syairani, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada Rabu (19/03/2025).
Diskusi tersebut mengangkat tema krusial, "Antisipasi dan Mitigasi Potensi Konflik Lahan di Kabupaten Tanah Laut," dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dari HMI Cabang Persiapan Tanah Laut, BEM Politala, serta perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP) lainnya di Tanah Laut.
Muhamad Hartono, S.H., M.H., Ketua Umum HMI Cabang (P) Tanah Laut, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif untuk memberikan edukasi dan pemahaman aturan hukum kepada para pemuda dan mahasiswa di Kabupaten Tanah Laut.
Ia menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk lebih cermat dalam menyikapi isu-isu daerah dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Dalam sambutannya Ketua HMI juga berpesan dan berharap kepada generasi Muda khususnya diwilayah kabupaten tanah laut untuk kedepannya lebih berperan aktif dan mengambil bagian dalam bentuk pengabdian kemasyarakat sebagai Agent Of Social Control.
Dibuka oleh narasumber pertama, yaitu Joko Pitoyo, S.AP, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut, mengungkap sejumlah isu penting terkait konflik lahan yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Ia menyoroti permasalahan legalitas lahan yang seringkali bermasalah, khususnya di wilayah desa, dan menekankan pentingnya forum diskusi untuk menganalisis permasalahan secara mendalam.
Dr. Ahmad Hairin, M.P, Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum SETDA TALA, memberikan perspektif mengenai dinamika konflik lahan yang seringkali melibatkan berbagai pihak. Ia menekankan pentingnya dialog dan mediasi sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa.
"Jadi kalau sangketa itu perselisihan antara orang dengan pemerintah atau orang dengan perusahaan," jelasnya, menunjukkan kompleksitas permasalahan yang membutuhkan pendekatan yang cermat dan terukur.
Beliau menekankan pentingnya dialog dan mediasi sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa agar tidak berujung pada konflik yang lebih besar dan merugikan semua pihak.
"Kalau izin-izinnya masih susah, potensi konflik akan semakin besar," ujarnya, menunjukkan betapa pentingnya mempermudah proses perizinan untuk mencegah konflik.
Sementara itu M. Rian Zakaria, S.H, selaku PLT Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya alam.
"Bersama pemerintah daerah melakukan kerjasama, menghubungkan akses seluruh masyarakat," katanya, menunjukkan pentingnya kolaborasi untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Adanya diskusi yang difasilitasi oleh HMI Cabang Persiapan Tanah Laut ini diharapkan dapat memotivasi peserta untuk lebih aktif berperan dalam menyelesaikan masalah konflik lahan di masyarakat.
(Nadilla Shinta)
