hallobanua.com, BANJARMASIN - Memasuki hari ke-62 kepemimpinan Walikota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR dan Wakil Walikota Banjarmasin, Ananda, Pemko Banjarmasin menggelar evaluasi pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran triwulan I Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung pada Rabu (23/04/2025) kemarin menyoroti progres 22 program prioritas, di mana sembilan di antaranya masuk dalam target 100 hari kerja.
Wakil Walikota Banjarmasin, Ananda menekankan, pentingnya sinergi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merealisasikan program-program tersebut.
"Saya ingin mengingatkan, dari 22 program prioritas Yamin-Ananda, ada sembilan program yang masuk ke dalam 100 hari kerja. Dan sembilan ini bukan cuma slogan. Ini kerja nyata yang sudah punya ‘leading sector’-nya masing-masing di SKPD," tegas Ananda kemarin.
Ia memberikan contoh konkret perlunya koordinasi dalam penertiban reklame bermasalah dan penanganan manusia silver.
"Misalnya reklame, itu SKPD-nya jelas. Ada Dinas PUPR, Dinas Perizinan, Satpol PP. Ini harus sinkron. Jangan baru lapor seminggu sebelum turun ke lapangan. Kalau begawi, begawilah dari awal. Koordinasi harus kuat," kata Ananda.
Lebih lanjut, Ananda mengingatkan bahwa keberhasilan program 100 hari kerja adalah tanggung jawab bersama. “Ulun minta tolong, ini program bukan hanya urusan Wali Kota. Jangan sampai Pa Wali kerja sendiri, tapi dinasnya lambat merespons. Ini perlu gotong royong,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, menyampaikan hasil evaluasi serapan anggaran. Mayoritas dari 27 SKPD dinilai memiliki kinerja yang memadai.
"Rata-rata SKPD sudah mencapai lebih dari 20 persen, sesuai arahan Pak Wali. Bahkan ada yang sudah di atas 100 persen. Tapi kami juga mencatat ada enam SKPD yang capaiannya masih di bawah," ungkap Ikhsan.
Ikhsan menjelaskan beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran di sejumlah dinas.
"Kendala utamanya ternyata pada penyiapan dokumen kegiatan, perubahan kebijakan, dan juga faktor eksternal seperti penyesuaian program dengan kementerian. Jadi, bukan semata-mata kelambanan internal," tekannya.
Meski demikian, apresiasi diberikan kepada SKPD dengan serapan anggaran tinggi.
"Bagi yang capaian anggarannya tinggi, kami minta penjelasan juga. Ini penting untuk dijadikan contoh bagi SKPD lain yang masih tertinggal," tutup Ikhsan Budiman.
Penulis : rian akhmad
Kota bjm
