hallobanua.com, BANJARBARU - Walikota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, tidak sekadar menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan 2025–2029.
Di forum penting yang mempertemukan Gubernur Kalsel H. Muhidin dan para kepala daerah se-Kalimantan Selatan itu, Yamin lantang menyuarakan aspirasi mendesak dari masyarakatnya, mulai dari inisiasi program makan bergizi gratis hingga solusi konkret untuk masalah pengelolaan sampah yang telah lama menghantui kota berjuluk seribu sungai ini.
Musrenbang yang berlangsung di Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru, mengusung visi “KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan., Senin (5/5/2025).
Namun, Walikota Yamin hadir membawa perspektif kebutuhan riil di tingkat kota yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan provinsi.
Usai penandatanganan kesepakatan bersama antar daerah, Yamin menegaskan bahwa Musrenbang ini mampu menjembatani keselarasan pusat dan daerah.
"Kami menghadiri Musrenbang provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran dari 13 kota dan kabupaten. Di sini kami berharap Musrenbang ini mampu menjembatani keselarasan pusat dan daerah. Kita harus saling menguatkan. Semua kendala dan dukungan antar-daerah harus disampaikan secara terbuka," harap Yamin.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa momentum Musrenbang ini krusial untuk memperjuangkan program-program yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Program ini akan kita dorong agar bisa dibahas lebih lanjut. Begitu juga dengan penanganan sampah. Ini harapan kami agar pemerintah pusat dan provinsi bisa memperkuat kolaborasi dengan kota," ujarnya.
Orang nomor satu di Kota Seribu Sungai itu juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan catatan-catatan pembangunan spesifik dari masing-masing daerah.
"Kita perlu terus mendekatkan dan meningkatkan kapasitas diri, termasuk sumber daya manusia. Pada akhirnya, tujuan provinsi ini tidak akan tercapai tanpa sinergi pusat dan kota. Jika pusat mendukung, semua bisa dilaksanakan," tuturnya.
Senada dengan Walikota, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi, memaparkan tiga fokus utama yang menjadi perhatian serius Banjarmasin dalam Musrenbang kali ini. Yakni kemiskinan, kualitas lingkungan hidup yang rendah, dan tingginya angka pengangguran terbuka.
Menurutnya, ketiga isu ini saling berkaitan dan memberikan tekanan signifikan pada wilayah perkotaan seperti Banjarmasin.
"Arahan dari provinsi menekankan tiga catatan untuk Banjarmasin. Pertama, kemiskinan. Karena kita wilayah kota, penanganannya berbeda dari daerah lain. Kita menghadapi tantangan lebih kompleks karena urbanisasi tinggi," jelas Syauqi.
Mengenai isu lingkungan, Syauqi menambahkan bahwa kedua, indeks kualitas lingkungan hidup saat ini masih rendah.
"Ini karena Banjarmasin bukan daerah tutupan hutan, jadi tak punya kawasan konservasi alami. Ini menjadikan pencapaian indikator lingkungan hidup cukup sulit," jelasnya.
Terkait pengangguran, Syauqi menyebut bahwa tingkat pengangguran di Banjarmasin cenderung tinggi karena terbukanya kota terhadap pendatang.
"Banjarmasin adalah kota terbuka. Orang-orang dari daerah lain datang ke sini untuk bersaing. Ini berdampak pada kemanusiaan dan daya saing warga lokal," bebernya.
Selain itu, Syauqi menekankan perlunya akurasi data dalam perencanaan pembangunan.
"Kita harus lebih presisi dalam data. Ini penting untuk mengukur efektivitas program, seperti penanganan kekumuhan dan pengelolaan sampah. Dua isu ini jadi prioritas utama Banjarmasin ke depan," katanya.
Musrenbang diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, termasuk kesepakatan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial 828 di Tanah Bumbu yang turut disaksikan oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin dan Wali Kota Banjarmasin, H. M Yamin.
Penulis : rian akhmad & tim liputan
Kota bjm
