Hallobanua.com, Pelaihari - Wakil Bupati Tanah Laut, H. Zazuli, secara daring menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Triwulan II Tahun 2025 di Jakarta, yang diselenggarakan langsung dari Mall Pelayanan Publik Tanah Laut pada Rabu (11/06/2025).
Peresmian MPP ini serentak dilakukan bersama 13 kabupaten/kota lainnya di Indonesia, termasuk Kabupaten Nagan Raya, Lima Puluh Kota, Natuna, Ogan Ilir, Belitung Timur, Lampung Timur, Garut, Kota Blitar, Bengkayang, Barito Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Banggai Laut. Kehadiran MPP Tanah Laut ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.
Dalam dialognya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), H. Zazuli menjelaskan bahwa proses berdirinya MPP Tanah Laut telah diusulkan sejak tahun 2023, dengan soft launching yang dilaksanakan pada 8 Mei 2025. "Penyelenggaraan MPP Tanah Laut diusulkan pada tahun 2023 dan soft launching dilaksanakan pada 8 Mei 2025," ujar H. Zazuli.
Beberapa layanan yang paling diminati masyarakat di MPP Tanah Laut meliputi BPJS Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/Samsat Pelaihari, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Saat ini, MPP Tanah Laut telah menyediakan 21 gerai dengan 140 jenis layanan. Ke depannya, H. Zazuli optimis akan ada penambahan tiga gerai lagi, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KBP2A).
Respon masyarakat terhadap keberadaan MPP sangat positif. "Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya MPP, karena masyarakat dimudahkan untuk menjangkau layanan dalam 1 tempat," ungkap H. Zazuli.
Meski demikian, MPP Tanah Laut masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. "Sarana prasarana masih dalam pemenuhan sesuai dengan yang diperlukan," tambahnya. H. Zazuli berharap ke depannya semua jenis layanan bisa tersedia di MPP Tanah Laut.
Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam sambutannya secara daring, menekankan pentingnya birokrasi yang responsif dan proaktif.
"Jadi kekuatan untuk mendorong kemajuan dari bangsa ini dan tidak boleh menjadi penghambat mereka itu birokrasi harus responsif proaktif juga memberikan solusi atau kebutuhan dasarnya kita tidak punya uang birokrasi yang melambangkan tidak mengerti karena reformasi birokrasi itu bukan hanya di atas kertas saja tetapi betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," tegas Rini.
Ia juga menambahkan bahwa pelayanan publik yang efektif dan berkualitas merupakan salah satu wujud integrasi pemerintah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.
Rini Widyantini mengakui bahwa tantangan masih ada, seperti keseimbangan antara pembayaran dan fragmentasi bisnis, namun ia optimis bahwa perbaikan akan terus dilakukan dengan fokus pada kebijakan di bidang transportasi dari masa kolonial agar dapat mendorong layanan kepada masyarakat yang lebih cepat.
"Penyelenggaraan KTP ini sudah berjalan dengan racunnya yang akan kita lakukan ini lahir sebagai salah satu upaya kita untuk menjawab untuk kebutuhan masyarakat dari pemerintah yang lebih cepat lebih efisiensi," pungkasnya.
(Nadilla Shinta)
