hallobanua.com, BANJARMASIN - Hingga penghujung triwulan kedua tahun 2025, serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin masih rendah.
Data menunjukkan, realisasi anggaran baru menyentuh 30,28 persen, atau sekitar Rp726 miliar dari total pagu Rp2,3 triliun.
Angka ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Edy Wibowo, pada Jumat (04/07/2025).
Lesunya serapan anggaran ini, menurut Edy, tak lepas dari masa transisi kepemimpinan di Pemko Banjarmasin.
Banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kini sibuk menyelaraskan program kerjanya dengan visi dan misi kepala daerah yang baru untuk periode 2025–2029.
"Ini masa transisi, jadi kami sinkronkan dulu dengan visi misi kepala daerah yang baru. Perubahan ini sekaligus jadi awal pelaksanaan kegiatan strategis," jelas Edy di ruang kerjanya.
Selain itu, perubahan sistem pembayaran juga menjadi kendala. Seluruh kegiatan, baik tender maupun e-katalog, kini harus diproses melalui sistem baru.
Hal ini membuat banyak SKPD masih beradaptasi, bahkan ada kekhawatiran salah input yang bisa berujung pada keterlambatan pembayaran.
Disisi lain, Edy membeberkan jika dari jajaran SKPD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menunjukkan performa terbaik dengan serapan 50,15 persen.
Disusul oleh Kecamatan Banjarmasin Barat dengan 46,94 persen, dan Satpol PP yang mencatatkan 46,95 persen.
Sebaliknya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi instansi dengan serapan terendah, baru mencapai 10,54 persen.
Meskipun serapan masih rendah, Edy tetap optimis target serapan anggaran bisa menembus 75 hingga 80 persen di triwulan ketiga mendatang.
Namun, ia juga mengingatkan adanya potensi penumpukan pengerjaan proyek fisik di akhir tahun.
Oleh karena itu, Edy mengimbau agar SKPD yang banyak menggarap proyek fisik seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, untuk lebih cermat dalam menjadwalkan pekerjaan.
"Kalau memang diperkirakan bisa terlambat, lebih baik dialihkan ke tahun berikutnya. Anggarannya bisa ditarik kembali ke kas daerah atau dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak SKPD,” tegasnya.
Edy memberikan contoh, jika Dinas PUPR mengalami kesulitan dalam proyek karena keterbatasan alat berat, anggaran yang belum terpakai bisa dialihkan untuk membeli ekskavator amfibi mini atau armada pengaspalan baru.
Dengan begitu, pekerjaan bisa tetap berjalan tanpa harus bergantung pada penyewaan alat.
"Kita ingin anggaran benar-benar digunakan untuk mendukung kelancaran kerja," imbuhnya.
Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, memastikan bahwa pelaksanaan proyek-proyek fisik akan mulai bergerak pada bulan Juli 2025 ini.
"Insya Allah Juli ini sudah mulai pekerjaan-pekerjaan," ujar Suri saat dikonfirmasi Jumat (04/07/2025).
Ia optimis, jika semua berjalan sesuai rencana, pengerjaan di lapangan bisa tuntas secara bertahap menjelang akhir tahun.
"Target kami, di awal Desember sudah mulai berangsur-angsur selesai," pungkasnya.
Penulis : rian akhmad
Kota bjm
