hallobanua.com, BANJARMASIN - Lobi Balai Kota Banjarmasin mendadak ramai pada Senin (07/07/2025) siang, setelah kelompok massa yang tergabung dari Ikatan Pemuda Peduli Integritas (IPPI) yang tergabung dalam Forum Peduli Banua (Forpeban) Kalsel menggelar aksi.
Dipimpin oleh Ketua Forpeban, Din Jaya, mereka menyampaikan aspirasi menyoroti transparansi dan efektivitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, langsung turun menemui massa dan membuka ruang dialog.
Menurut Ikhsan, kritik dari masyarakat adalah elemen penting dalam proses pembangunan.
"Ini bentuk nyata kemitraan. Aspirasi dari masyarakat, khususnya yang tergabung dalam IPPI, adalah bahan evaluasi penting bagi kami," ujar Ikhsan di hadapan puluhan massa.
Aksi ini menyoroti dua isu utama, yakni dugaan ketidaksesuaian penempatan sejumlah pejabat dalam struktur birokrasi dan permintaan evaluasi jabatan eselon II.
Menanggapi hal ini, Ikhsan mengakui bahwa Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR saat ini sedang melakukan evaluasi kinerja pejabat, khususnya para kepala dinas.
"Apa yang disampaikan tadi saya tangkap semua. Saya akan sampaikan ke Wali Kota sebagai pimpinan kami. Saat ini, Pak Wali sedang menyusun evaluasi pejabat," akunya.
"Proses ini dilakukan sesuai regulasi, termasuk bila ada pergantian sebelum masa enam bulan, yang harus mendapat izin dari kementerian," sambung Ikhsan.
Ia menegaskan bahwa Pemko tidak akan mengambil langkah tergesa-gesa tanpa dasar yang kuat, namun tetap terbuka terhadap masukan publik demi perbaikan sistem kerja internal.
"Apabila ada bukti-bukti kuat, pencopotan bisa saja dilakukan. Tapi jika pejabat tersebut terbukti tepat dalam menjalankan tugasnya, tentu akan tetap dipertahankan," ujar dia.
"Kritik dari masyarakat menjadi bahan introspeksi kami. Kami tidak menutup mata terhadap masukan yang konstruktif,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Forpeban, Din Jaya, dalam orasinya menyatakan bahwa aksi ini bukanlah untuk menjatuhkan pihak mana pun, melainkan sebagai dukungan terhadap pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja demi kesejahteraan warga.
Aksi ini menunjukkan bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat di Kota Banjarmasin tetap terjalin.
"Kita ingin pemko tak hanya hadir sebagai penguasa kebijakan, tapi juga sebagai pendengar aspirasi warganya," pungkas Din Jaya.
Penulis : rian akhmad
Kota bjm
