hallobanua.com, BANJARMASIN – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi BEM Se-Kalimantan Selatan di Gedung DPRD Provinsi Kalsel hari ini, Senin (24/11/2025), berujung pada ketegangan setelah perwakilan mahasiswa menilai adanya pelanggaran kesepakatan dialog dan tindakan represif dari aparat keamanan.
Aksi yang membawa tuntutan besar seperti penindakan tambang ilegal hingga kelangkaan BBM ini gagal mencapai dialog yang diharapkan, memicu insiden di depan gedung dewan.
Ketua BEM Lambung Mangkurat, Adi Jayadi, mengungkapkan kekecewaannya.
Ia menyebut sejak awal mahasiswa telah sepakat untuk berdialog langsung dengan Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, di Ruang Rapat Paripurna, agar seluruh massa bisa mendengar tanpa pembatasan perwakilan.
"Awalnya kami sepakat dengan Ketua DPRD bahwa pertemuan dilakukan di ruang paripurna, agar semua bisa ikut mendengar tanpa dibatasi perwakilan,” ujar Adi usai aksi.
Namun, saat perwakilan kembali ke massa untuk menyampaikan hasil mediasi, mereka menemukan bahwa ruangan yang disiapkan berbeda, dan terjadi perubahan kesepakatan.
"Kesepakatan berubah. Ada ruang yang berbeda, dan beberapa dugaan tindakan intimidatif dirasakan teman-teman. Ini mencederai marwah gerakan," tegas Adi.
Mahasiswa juga menyoroti waktu dialog yang diulur-ulur, meskipun Ketua DPRD Kalsel dikabarkan masih berada di lokasi sebelum keberangkatan umrah pada pukul 17.00 WITA.
"Kalau memang jam 5 berangkat, kan masih ada setengah jam untuk dialog. Tapi justru diulur-ulur sampai suasana memanas," tambahnya.
Menanggapi insiden tersebut, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, memberikan penjelasan yang berbeda mengenai kronologi ketegangan.
Jaini menyebut, insiden terjadi karena masalah teknis dan ketidaksepakatan jumlah perwakilan yang diizinkan masuk.
Jaini membenarkan bahwa perwakilan mahasiswa telah dipersilakan masuk, namun karena keterbatasan tempat, ruangan yang tersedia tidak memadai untuk menampung seluruh massa.
"Karena keterbatasan tempat, kami persilakan ketua perwakilan BEM masuk lebih dulu untuk melihat situasi," jelas Jaini.
"Ternyata ruangannya hanya mampu menampung sekitar 20 orang. Kalau ingin masuk, silakan, tapi hanya 20 orang, yang lainnya harus berdiri," lanjutnya.
Jaini menjelaskan bahwa perwakilan BEM kembali keluar dan meminta seluruh mahasiswa bisa masuk, namun hal itu mustahil.
"Setelah konsolidasi, mungkin tidak terjadi kesepakatan. Makanya sempat terjadi sedikit insiden, ada kekacauan kecil," ujarnya.
Meskipun terjadi kericuhan, Jaini memastikan situasi sudah terkendali.
"Alhamdulillah setelah Magrib, semuanya sudah teratasi. Kawan-kawan mahasiswa sudah kembali dengan tertib. Aparat keamanan masih berjaga untuk memastikan kondisi tetap aman," pungkasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan besar yang harus disikapi oleh pemerintah daerah dan pusat, di antaranya:
• Penindakan tambang ilegal di sejumlah kabupaten di Kalsel (Tabalong, Kotabaru, Tanah Bumbu, dan wilayah lain).
• Penanganan persoalan kelangkaan BBM.
• Mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat dan berbagai regulasi terkait.
Penulis : rian akhmad
Kalsel
