hallobanua.com, BANJARMASIN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin secara rutin mengintensifkan pemeliharaan saluran air atau drainase menjelang dan selama musim penghujan.
Langkah proaktif ini diambil sebagai upaya krusial untuk meminimalisir dampak buruk banjir rob yang kerap melanda Banjarmasin, terutama saat curah hujan tinggi.
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menegaskan bahwa pemeliharaan drainase telah menjadi skala prioritas utama.
Kawasan yang secara historis menjadi langganan banjir, seperti Jalan Kayu Tangi, menjadi fokus utama intervensi.
"Upaya pemeliharaan ini terus kami lakukan, dan sangat diprioritaskan di wilayah rawan, apalagi sesuai permintaan dan laporan dari masyarakat," ujar Suri pada Sabtu (8/11/2025).
Suri mengungkapkan bahwa meskipun berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan, termasuk pembangunan dan perbaikan drainase di beberapa titik—kebutuhan penanganan drainase di Banjarmasin masih sangat besar.
"Total keseluruhan panjang drainase di Banjarmasin mencapai 300 kilometer lebih. Namun, berdasarkan hitungan kebutuhan, baru 15 persen yang berhasil kami tangani," jelasnya.
Artinya, 85 persen dari total jaringan drainase kota memerlukan pembenahan. Kondisi ini memperjelas urgensi pemeliharaan dan pembangunan drainase baru untuk menciptakan sistem pengelolaan air yang efektif dan mengurangi genangan air secara signifikan.
Fokus pemeliharaan dan pembangunan drainase ini menjadi semakin mendesak mengingat kondisi geografis Kota Banjarmasin. Kota ini merupakan dataran rendah, bahkan berada 16 centimeter di bawah permukaan laut.
Suri menyoroti bahwa pembangunan yang masif dan tidak terkontrol telah memperburuk masalah banjir. Dari 9.800 hektar luasan area kota, 60 persen di antaranya telah diuruk dan terbangun.
"Volume air hujan setiap tahunnya relatif sama. Namun, dengan adanya pembangunan 60 persen ini, rumah-rumah ditinggikan dengan cara diuruk, sehingga menghilangkan area resapan dan memblokir saluran pembuangan air alami. Ini secara langsung menambah parah genangan yang terjadi," terangnya.
Menyadari tantangan struktural ini, Suri memastikan bahwa sesuai visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, pembenahan drainase dan sungai akan menjadi prioritas jangka panjang penanganan banjir pada tahun 2026.
Hal ini juga akan berbarengan dengan pengetatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) guna mencegah pembangunan di zona hijau dan di atas saluran air.
Penanganan persoalan tahunan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Suri menekankan perlunya partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjaga lingkungan masing-masing.
"Yang paling penting adalah partisipasi masyarakat dengan tidak membuang sampah di saluran air atau drainase, serta tidak mendirikan bangunan di atas saluran atau sungai yang jelas-jelas menjadi penyebab banjir," tegasnya.
Selain itu, ia berharap dana kelurahan dapat dioptimalkan untuk turut serta menjaga dan memelihara fasilitas drainase yang ada di lingkungan masing-masing, sebagai bentuk penanggulangan banjir dari level terkecil.
Penulis : rian akhmad
Kota Bjm
