hallobanua.com, BANJARMASIN –
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng),
mengaku kesulitan dalam melakukan pendataan secara pasti, terkait maraknya praktik internet ilegal di wilayah Kalselteng.
APJI mengklaim lantaran luasnya cakupan wilayah dan pergerakan para pelaku yang tidak terdaftar.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengurus Wilayah APJII Kalselteng, M. Satria Budi Utama, di kegiatan buka puasa bersama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dan pelaku industri telekomunikasi di Banjarmasin, Sabtu (7/3/2026) di Best World Kindai Hotel Banjarmaisn.
"Kendala saat ini memang pendataan, karena sangat luas sekali. Kita tidak punya data jumlah pastinya. Namun, ini menjadi tantangan bagi APJII untuk lebih mendekatkan diri kepada mereka," ujar Satria.
APJII Kalselteng mengaku hanya bisa memilih pendekatan edukatif. Dan menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada para pelaku tersebut mengenai cara menjalankan bisnis internet sesuai aturan pemerintah dan standar internet sehat.
"Tantangan kita adalah bagaimana mengedukasi mereka tentang internet sehat dan bagaimana internet dijalankan sesuai peraturan. Ke depan, kami akan lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai Internet Service Provider (ISP) itu sendiri," tambahnya.
Saat ini, tercatat ada 28 ISP resmi yang tergabung dalam APJII Kalselteng. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi atas soliditas para pengurus APJII wilayah.
Ketua Tim Kerja Kualitas Layanan Infrastruktur Digital, Wahyu Pamungkas, menyebutkan bahwa secara umum, kualitas layanan internet di wilayah Kalselteng menunjukkan tren yang positif dan memenuhi parameter yang ditetapkan kementerian.
"Alhamdulillah sekarang kualitas layanan internet di Kalselteng sudah bagus. Kami di kementerian memiliki parameter tersendiri, di mana akses internet itu harus berada di atas batas minimum," jelas Wahyu.
Penulis : rian akhmad
Kota Bjm
