Hallobanua.com, PELAIHARI – Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Laut menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, Rabu (22/04/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pembahasan LKPJ, Komisi I melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025, sekaligus menelaah berbagai capaian, tantangan, dan peluang perbaikan ke depan.
Suasana rapat berlangsung serius namun konstruktif. Para anggota Komisi I menyoroti sejauh mana program yang telah dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Evaluasi dilakukan pada berbagai aspek, mulai dari pemerintahan umum, pelayanan publik, hingga efektivitas koordinasi antarperangkat daerah.
Dalam forum tersebut, masing-masing SKPD memaparkan realisasi program kerja beserta capaian kinerja selama tahun 2025. Tidak hanya berfokus pada data administratif dan serapan anggaran, Komisi I juga mendalami dampak nyata dari berbagai kebijakan dan program yang telah dijalankan terhadap masyarakat.
Pendalaman dilakukan guna memastikan setiap program memiliki manfaat yang jelas, relevan dengan kebutuhan daerah, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, Komisi I turut menekankan pentingnya kesinambungan program agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Rapat kerja ini juga menjadi sarana refleksi bersama antara legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Komisi I menyoroti perlunya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program, serta penguatan sistem pengawasan internal untuk memastikan setiap kegiatan berjalan tepat sasaran.
Di samping itu, koordinasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Sinergi antarperangkat daerah diharapkan dapat terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.
Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi pijakan strategis dalam merumuskan rekomendasi perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya.
Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Laut berharap seluruh catatan, masukan, dan rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, proses pertanggungjawaban tidak berhenti pada penyampaian laporan, melainkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui rapat kerja ini, DPRD kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara aktif guna memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan dapat terus terjaga. Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, pembahasan LKPJ bukan hanya tentang menilai capaian kinerja, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi kemajuan Kabupaten Tanah Laut dan kesejahteraan masyarakat.
