Hallobanua.com, BANJARBARU – Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut, H. Khairil Anwar, menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (26/05/2026).
Kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam agenda tersebut menjadi wujud komitmen lembaga legislatif dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah agar tetap berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyerahan LHP oleh BPK RI merupakan salah satu tahapan penting dalam proses evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar penilaian terhadap tata kelola keuangan daerah sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan berlangsung dalam suasana formal dan khidmat serta dihadiri oleh kepala daerah, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, serta sejumlah pejabat pemerintahan lainnya. Momentum ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan auditor negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan bertanggung jawab.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI memiliki peran strategis dalam memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, rekomendasi yang diberikan dalam hasil pemeriksaan menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.
Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut, H. Khairil Anwar, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Menurutnya, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Partisipasi DPRD dalam kegiatan tersebut juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan terbuka, pengawasan yang efektif menjadi salah satu kunci dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 berlangsung dengan tertib dan lancar. Melalui agenda tersebut, diharapkan seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Tanah Laut, dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
