hallobanua.com, BANJARMASIN — Gelombang pemadaman listrik berkala yang kembali melanda wilayah Banjarmasin dan sekitarnya memicu keresahan masyarakat.
Gangguan pasokan listrik yang telah berlangsung sejak Kamis (23/7/2026) ini berdampak signifikan terhadap aktivitas rumah tangga hingga keberlangsungan usaha warga.
Keluhan salah satunya datang dari Faridah (49), warga Banjarmasin Barat. Ia mengaku kecewa lantaran pemadaman yang terjadi dari pagi hingga siang hari mengganggu usaha dan pekerjaan rumah tangganya.
"Sangat kecewa, apalagi kalau mati lampunya dari pagi sampai siang begini, rumah jadi panas sekali dan pekerjaan rumah tangga banyak yang tertunda. Harusnya PLN bisa lebih cepat mengantisipasi masalah seperti ini agar tidak terus berulang," ujar Faridah, Senin (27/07/2026).
Senada dengan Faridah, Fitriani (31), warga Barito Kuala (Batola) yang bermukim di wilayah perbatasan kota, juga mengeluhkan minimnya kepastian informasi.
"Bukan cuma di kota, kami yang di daerah batas kota seperti Batola ini juga kena dampaknya. Mana informasinya kadang tidak sesuai. Kasihan anak-anak dan usaha kecil yang sangat bergantung sama listrik," ungkapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, pemadaman bergilir ini memilik durasi berkisar 5 hingga 6 jam dalam rentang waktu pukul 07.00 hingga 23.00 WITA. Ini merupakan kali kedua wilayah Kalselteng mengalami krisis listrik dalam bulan ini, setelah sebelumnya pada awal Juli 2026 krisis serupa terjadi akibat kerusakan pada PLTUG Bangkanai.
Menanggapi keluhan masyarakat yang kian meluas, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, meminta PLN UID Kalselteng untuk lebih terbuka, responsif, dan aktif menyampaikan informasi publik melalui media sosial.
Ananda mengungkapkan bahwa minimnya informasi resmi dari pihak PLN membuat Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin kerap menjadi sasaran aduan masyarakat, padahal urusan kelistrikan sepenuhnya merupakan kewenangan PLN.
"Banyak warga berasumsi keluhan pemadaman listrik merupakan tanggung jawab Pemko Banjarmasin. Pemko bahkan harus memanfaatkan saluran media sosial resmi maupun akun pribadi pimpinan daerah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pembagian wewenang tersebut," tegas Hj. Ananda melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Minggu (26/7/2026) kemarin.
Setelah memantau langsung akun media sosial PLN, Ananda menilai belum ada pembaruan (update) atau penjelasan yang relevan terkait pemadaman bergilir.
Padahal, ketidakpastian jadwal pemadaman sangat merugikan aktivitas perekonomian warga, khususnya para pelaku UMKM seperti usaha makanan beku (frozen food).
"Sekarang kita hidup di dua dunia, offline dan online. Informasi online itu yang langsung masuk ke tangan masyarakat. Kami mohon humas PLN dapat mengaktifkan media sosialnya secara maksimal untuk memberikan informasi yang transparan," tuturnya.
Dalam pertemuannya bersama jajaran PLN UID Kalselteng dan pengamat di salah satu kantor media, Hj. Ananda menyampaikan tiga masukan konstruktif untuk membenahi pola komunikasi PLN:
Transparansi penyebab dan solusi: Mengunggah penjelasan jujur dan rinci mengenai alasan pemadaman serta langkah penyelesaian yang sedang ditempuh.
Akurasi jadwal: Memastikan jadwal pemadaman bergilir diumumkan secara akurat dan tepat waktu agar masyarakat serta pelaku usaha dapat melakukan antisipasi.
Optimalisasi humas digital: Memaksimalkan fungsi kehumasan di platform digital demi menjaga kepercayaan publik.
Penulis : rian akhmad
Kota bjm
