hallobanua.com, BANJARMASIN — Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin terus memacu percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Mengandalkan sinergi kuat bersama Bank Kalsel dan Bank Indonesia (BI), Pemko tengah menyiapkan serangkaian inovasi digital yang menyasar sektor pajak hingga retribusi daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menyatakan bahwa langkah strategis ini diambil untuk mendorong skor penilaian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banjarmasin, khususnya pada optimalisasi channeling transaksi digital.
"Untuk elektronifikasi ini kita sudah berkoordinasi dan mendapat dukungan penuh dari Bank Kalsel serta Bank Indonesia. Kami sedang menyusun program inovatif yang nantinya diajukan ke BI bersama Bank Kalsel untuk meluncurkan edukasi masif terkait penggunaan QRIS," ujar Edy Wibowo di ruang kerjanya Rabu (05/08/2026).
Salah satu terobosan utama yang disiapkan adalah penerbitan kartu uang elektronik (e-money) berbasis tap cash.
Inovasi ini direncanakan meluncur secara resmi oleh Wali Kota Banjarmasin bertepatan dengan momentum peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-500.
"Tahap awal kita siapkan 500 kartu e-money berbasis tap cash bekerja sama dengan Bank Kalsel, dan jumlahnya akan terus ditambah. Sistem ini dirancang khusus sebagai instrumen digitalisasi pembayaran retribusi daerah," jelasnya.
Selain itu, memanfaatkan momentum hari pencanangan QRIS nasional pada 17 Agustus, BPKPAD merancang kolaborasi dalam gelaran acara masyarakat seperti BAMARA.
Salah satu agendanya adalah kampanye edukasi transaksi digital melalui pembayaran simbolis QRIS Rp1 atau Rp5.
Edy menegaskan, edukasi publik dan perluasan ETPD ke sektor retribusi memiliki dua tujuan utama. Yakni meningkatkan transparansi anggaran serta memperluas cakupan digitalisasi yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada sektor pajak.
Sektor retribusi parkir menjadi salah satu sasaran prioritas. Pemko Banjarmasin berencana mengumpulkan para juru parkir (jukir) untuk diberikan pengarahan teknis sekaligus stimulus berupa reward bagi jukir yang berhasil mengumpulkan transaksi QRIS terbanyak.
"Tujuan utamanya mengedukasi masyarakat sekaligus meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah. Kita coba ubah pola bertahap dari tunai ke nontunai agar ke depannya seluruh retribusi sudah terintegrasi secara digital," tambah Edy.
Ia menyadari bahwa proses adaptasi masyarakat tidak bisa terjadi secara instan. Meski sebagian warga sudah terbiasa dengan transaksi digital, pendekatan bertahap namun masif tetap diperlukan agar seluruh lapisan masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat beradaptasi dengan cepat.
Penulis : rian akhmad
Kota bjm
