hallobanua.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) terus berupaya mengakselerasi pengembangan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal agar tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas hingga merambah pasar ekspor.
Langkah ini diwujudkan salah satunya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas, digitalisasi, dan pemetaan jejaring bisnis yang bertepatan dengan momentum Peringatan Hari UMKM Nasional di HBI Banjarmasin, Rabu (12/08/2026).
Dalam forum tersebut, dihadirkan sejumlah narasumber kompeten, mulai dari perwakilan kementerian, praktisi ekspor asal Kalimantan Timur, hingga pegiat digitalisasi UMKM.
Diketahui, pergeseran paradigma pembinaan UMKM oleh pemerintah, dari sekadar memberikan bantuan cuma-cuma menjadi pembangunan ekosistem usaha yang berkelanjutan mencakup pendampingan, pembiayaan, perluasan pasar, pertumbuhan, hingga kemandirian usaha mengemuka.
Kepala Diskopumker Kota Banjarmasin, Machli Riyadi, menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dirancang fokus pada penambahan pengetahuan praktis serta pembentukan kolaborasi antarpengusaha.
"Tentu dalam rangka Hari UMKM Nasional, ini bentuk perhatian dan keseriusan kita terhadap UMKM di Kota Banjarmasin. Kegiatan ini kita selenggarakan dengan upgrading pengetahuan dan keterampilan bagaimana UMKM bisa naik kelas, maju, dan mensejahterakan keluarganya," ujar Machli disela kegiatan.
Ia menambahkan, keterlibatan berbagai pihak dalam forum pelatihan ini ditujukan agar para pelaku usaha mendapatkan wawasan langsung mengenai strategi digitalisasi serta akses jaringan ekspor.
"Kita menginginkan agar mereka dapat langsung informasi dari narasumber kementerian, pelaku ekspor dari Kaltim, serta pakar digitalisasi UMKM. Harapannya, dengan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan, bisa terbangun kolaborasi dan jejaring bisnis yang kuat," ujarnya.
Berdasarkan data Online Single Submission (OSS), saat ini tercatat ada sebanyak 64.491 UMKM di Kota Banjarmasin yang telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, pembinaan yang telah terjangkau secara langsung baru berkisar 35 persen dari total keseluruhan.
Menanggapi hal tersebut, Machli menjelaskan ada dua kendala utama yang dihadapi dinas, yaitu keterbatasan anggaran daerah serta rasio jumlah pelaku usaha yang sangat besar.
"Jumlahnya sangat banyak, tidak mungkin bisa kita selesaikan dalam waktu satu tahun pembinaan. Oleh karena itu, pembinaan dilakukan secara berkesinambungan dan bertahap. Momen-momen acara seperti ini kita manfaatkan secara bergiliran untuk menjadikan mereka peserta pelatihan," terangnya.
Selain peningkatan kapasitas, Pemko Banjarmasin juga terus memfasilitasi dan menyosialisasikan program pembiayaan usaha, seperti program Bahuma (atau skema pembiayaan/subsidi modal usaha Pemko) untuk mengatasi kendala permodalan. Namun, dari target yang dipatok, realisasi pemanfaatan fasilitas permodalan tersebut diakui masih terus didorong.
"Dari target yang ada, baru sebagian kecil yang memanfaatkan fasilitas ini, salah satunya baru sekitar tiga pelaku usaha yang lolos pemanfaatan penuh. Setelah kita evaluasi, kebanyakan pelaku UMKM ternyata sudah terikat dengan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan," ungkap Machli.
Kendati demikian, Diskopumker Banjarmasin berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pendampingan intensif agar kendala permodalan maupun akses pasar tidak lagi menjadi penghambat UMKM untuk berkembang pesat.
Penulis : rian akhmad
Kots bjm
