DPRD Tanah Laut Terima Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, Fokus Sesuaikan Prioritas Anggaran

PELAIHARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari, Selasa (4/8/2026), dan dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Tanah Laut. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Tanah Laut, jajaran anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS TA 2026 menjadi tahapan penting dalam menyesuaikan arah kebijakan fiskal daerah pada pertengahan tahun anggaran. 

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pendapatan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja, serta kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.

Dalam penyampaiannya, pihak eksekutif memaparkan sejumlah langkah strategis, di antaranya rasionalisasi anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta percepatan pelaksanaan program-program prioritas. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2026 secara optimal.

Pimpinan DPRD Tanah Laut menegaskan, penyampaian dokumen perubahan KUA dan PPAS merupakan landasan penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Penyampaian Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2026 ini merupakan landasan penting bagi kita untuk menyelaraskan perencanaan dan kapasitas keuangan daerah. Badan Anggaran DPRD akan segera bergerak cepat melakukan pendalaman materi bersama TAPD agar seluruh penyesuaian alokasi anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan publik,” tegasnya.

Setelah penyerahan resmi dokumen dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada DPRD, pembahasan akan dilanjutkan secara teknis dan komprehensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tanah Laut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pembahasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap perubahan kebijakan dan alokasi anggaran dapat disusun secara efektif, transparan, serta tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Hasil pembahasan selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan DPRD Kabupaten Tanah Laut.
Baca Juga

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
Hallobanua

Follow Instagram Kami Juga Ya