hallobanua.com, BANJARMASIN — Pembangunan jembatan penghubung Jalan Simpang Ulin dan Jalan Veteran di Kecamatan Banjarmasin Tengah memicu gelombang protes dari warga, akademisi, hingga YLKI Kalimantan.
Proyek bagian dari National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) ini dikritik karena konstruksinya dinilai terlalu tinggi, membahayakan pengendara, serta berpotensi memicu banjir di pemukiman sekitar.
Merespons keluhan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, memastikan pihaknya segera turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III selaku penanggung jawab proyek.
"Pekerjaan yang dikerjakan oleh BWS akan kami koordinasikan untuk rencana penanganannya. Target kita agar nantinya jembatan tersebut tetap nyaman serta menjamin keselamatan dan keamanan bagi para pengguna jalan," kata Chandra, Senin (10/08/2026).
Terkait bentuk fisik jembatan yang terkesan melambung tinggi, Chandra meluruskan bahwa struktur yang terlihat saat ini barulah bangunan bawah (abutment), sementara jalan pendekat (oprit) belum selesai dibangun. Ia menjamin oprit akan dirancang landai agar aman melayani arus kendaraan.
"Bisa saja terlihat tinggi karena saat meksimal belum selesai. Itu masih bagian abutment. Nanti ada bagian oprit yang menyambung langsung ke jalan agar landai dan nyaman dilalui. Tentu standar oprit yang diinginkan adalah yang aman dan tidak terlalu menanjak (mandaki)," jelasnya.
Mengenai ancaman genangan air akibat perubahan alur drainase di sekitar area pemukiman warga, Dinas PUPR berjanji akan mengkaji ulang tata kelola saluran air di lokasi tersebut.
"Terkait potensi banjir, itu kan berkaitan langsung dengan sistem saluran drainase. Nanti akan kami cek dan evaluasi kembali di lapangan bersama BWS Kalimantan III," tegas Chandra.
Dinas PUPR Banjarmasin menargetkan evaluasi teknis bersama BWS Kalimantan III ini selesai secepatnya sebelum jembatan resmi difungsikan secara penuh.
Penulis : rian akhmad
Kots bjm
