hallobanua.com, BANJARBARU — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan ditinjau langsung oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di kawasan Jalan Berdikari, Perumahan Aero Sinergia, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, pada Minggu (23/8/2026).
Meski sebelumnya sempat beredar kabar mengenai rencana kunjungan Kepala Negara, Presiden dipastikan batal hadir dan pemantauan penanganan di lapangan sepenuhnya diwakili oleh Menhut.
Dalam peninjauannya, Raja Juli Antoni menekankan bahwa pemadaman api di atas lahan gambut membutuhkan penanganan ekstra karena potensi timbulnya kembali titik api sangat tinggi.
"Hari ini saya langsung melihat. Saat mendarat tadi, dilihat sudah padam, tapi seperti yang teman-teman lihat, dari bawah masih ada asap. Dan ini memang gambut, secara teori ini pembakaran tidak sempurna. Asapnya lebih banyak dan potensi untuk kemudian timbul api lagi masih tetap banyak," ujar Raja Juli Antoni di lokasi karhutla.
Kedatangan Menhut juga dilakukan untuk memantau pergerakan titik panas (hotspot) yang fluktuatif. Berdasarkan data sistem Siponggi pada Sabtu malam (22/8/2026) pukul 21.00 WITA, jumlah titik panas di Kalimantan Selatan sempat menyusut drastis hingga tersisa 11 titik dari sebelumnya 157 titik.
Namun, angka tersebut kembali melonjak menjadi 44 titik panas pada Minggu pagi pukul 06.00 WITA.
Melihat dinamisnya sebaran api, Menhut meminta masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuka lahan (land clearing) dengan cara membakar.
"Sungguh tidak mudah memadamkan api. Mohon sekali lagi pada masyarakat yang masih memiliki tradisi untuk melakukan land clearing dengan cara membakar, mohon diselesaikan, jangan dilakukan lagi, karena dampaknya luar biasa," tuturnya.
"Petugas dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, hingga MPA mati-matian memadamkan api yang mungkin dipicu hal sepele seperti putung rokok atau obat nyamuk. Mohon hati-hati dan jangan main api di musim kemarau ini," tegasnya.
Disisi lain, guna menjalankan instruksi Presiden, Menhut mengonsolidasikan seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk bergotong royong di lapangan.
Sebagai langkah konkret penanganan, BNPB menyiagakan penambahan helikopter water bombing dari Riau, sementara BPBD bersama kepolisian memetakan pembuatan sumur bor baru guna mengantisipasi kelangkaan air menjelang puncak kemarau September.
Di samping upaya pemadaman, Menhut menegaskan tindakan hukum akan terus berjalan bagi siapa saja yang terbukti membakar lahan.
"Perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di Gakkum Kehutanan saat ini sudah ada 42 kasus yang berproses, ada peringatan administrasi, penyegelan, hingga penetapan tersangka. Dari pihak kepolisian juga ada 52 kasus yang diproses. Yang melakukan pembakaran secara sengaja dan merugikan masyarakat akan diproses hukum," pungkas Menhut.
Penulis : rian akhmad
