hallobanua.com, BANJARMASIN – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Helvi Yuni Moraza, menilai Kota Banjarmasin sudah sepatutnya menerima Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penilaian ini didasari oleh parahnya dampak kabut asap yang mengganggu kesehatan warga hingga mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Helvi saat meninjau Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Tahun 2026 Kota Banjarmasin di Kompleks Mahantas Modern Land, Minggu (25/10/2026) kemarin.
Meski titik api (hotspot) lebih banyak berada di daerah tetangga seperti Kabupaten Banjar dan Barito Kuala, Banjarmasin tetap menanggung dampak besarnya.
"Banjarmasin juga layak mendapatkan bantuan untuk penanganan karhutla. Walaupun titik panasnya banyak berada di daerah tetangga, dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat di sini juga sangat membahayakan, terutama bagi kesehatan," tegas Helvi.
Helvi menekankan bahwa kabut asap tidak hanya merusak lingkungan dan kesehatan, tetapi juga memengaruhi roda ekonomi warga akibat penurunan mobilitas masyarakat.
"Dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan dan kesehatan. Karena itu penanganan bencana perlu disertai langkah untuk menjaga keberlangsungan ekonomi warga," katanya.
Hingga saat ini, Kota Banjarmasin belum menyentuh kucuran Banpres karhutla tahap pertama maupun kedua. Padahal, para relawan asal Banjarmasin turut turun tangan membantu pemadaman api di wilayah kabupaten sekitar.
Akibatnya, biaya operasional penanganan bencana, seperti pembukaan posko lapangan, masih ditopang oleh APBD Kota Banjarmasin.
Merespons kondisi tersebut, Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, menegaskan bahwa pihaknya telah bersurat langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna mengusulkan bantuan operasional dan peralatan penanganan dampak karhutla.
"Kami Pemerintah Kota Banjarmasin sudah membuat surat mengusulkan, menyampaikan ke Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan ditembuskan ke DPR RI juga, terus disampaikan langsung ke Ketua Komisi II, Bapak Muhammad Rifqinizamy. Diteruskan dan kami sampaikan juga dengan Pak Wamen, Pak Gubernur, serta anggota DPR RI," ungkap Yamin.
Yamin berharap usulan dari Pemko Banjarmasin ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat mengingat tingginya dampak kabut asap terhadap kesehatan dan perekonomian warga.
"Kita mengusulkan bersurat, tapi kita tembuskan ke Pak Gubernur. Mudah-mudahan dengan tembusan Pak Gubernur, beliau juga bisa menyampaikan ke Kementerian untuk bisa mensupport dan mendukung Kota Banjarmasin. Karena tentunya kita membutuhkan peralatan-peralatan dan sebagainya," tambahnya.
"Di sini memang tidak terlalu banyak titik api, tapi dampaknya luar biasa. ISPA dan gangguan kesehatan sangat tinggi. Oleh karena itu, kami sangat berharap dana yang nantinya bisa diberikan ini dapat memperkuat penanganan dampak kebakaran hutan di Kota Banjarmasin," pungkas Yamin.
Penulis : Rian Akhmad
Kota bjm
