hallobanua.com, BANJARMASIN – Kucuran Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana kabut asap di Kota Banjarmasin mendapat sambutan positif dari para relawan barisan pemadam kebakaran (BPK).
Bantuan tersebut diharapkan dapat menyasar langsung kebutuhan riil para petugas dan sukarelawan yang berjuang di garis depan.
Ketua Umum Balakar 654 (Barisan Sukarelawan Kebakaran) Kota Banjarmasin, H. M. Faisal Hariyadi, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap kondisi penanganan karhutla di daerah.
Ia berharap alokasi dana jumbo tersebut dapat direalisasikan untuk memenuhi operasional serta sarana pendukung para relawan yang selama ini berjaga di posko-posko siaga bencana.
"Alhamdulillah, setelah kita menerima bantuan pemerintah sebesar Rp20 miliar ini, kami berharap segala kebutuhan operasional dan fasilitas-fasilitas pendukung relawan serta para petugas yang berjuang di posko-posko siaga karhutla ini bisa terpenuhi," ujar Faisal Hariyadi Jumat (30/10/2026).
Faisal juga menyoroti pentingnya apresiasi serta perhatian khusus bagi para sukarelawan lapangan, baik berupa insentif maupun bantuan logistik, sepanjang regulasi dan juknis penggunaan anggaran memungkinkan.
"Kami berharap memang kepada pemerintah ada bantuan-bantuan khusus kepada relawan, kalau memang secara keuangan dan secara aturan diperbolehkan," tuturnya.
Selain harapan pemenuhan fasilitas, Balakar 654 mendorong agar pengelolaan dana Banpres Rp20 miliar tersebut dilakukan secara terbuka dan tepat sasaran.
Akuntabilitas anggaran dinilai sangat krusial agar dampak bantuan dapat dirasakan secara cepat dan optimal dalam memulihkan kondisi daerah dari ancaman karhutla.
"Kami berharap penggunaan Rp20 miliar ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kami ingin seluruh fasilitas pendukung serta sarana pemerintah yang berkaitan dengan pemulihan karhutla bisa cepat ditanggulangi oleh pemerintah," tegasnya.
Sebelumnya, penanganan karhutla di Kota Banjarmasin mendapatkan suntikan dana bantuan langsung dari Presiden RI melalui skema kaji cepat penanggulangan bencana.
Pemko Banjarmasin saat ini tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar hukum dan petunjuk teknis pencairan anggaran tersebut, termasuk skema insentif dan logistik bagi para relawan BPK swakarsa.
Penulis : Rian Akhmad
Kota bjm
