hallobanua.com, MARABAHAN - DPRD Kabupaten Batola telah menyampaikan 2 Raperda Inisiatif di Rapat Paripurna dewan, Senin (01/08/2022) di lantai 3 ruang sidang paripurna kantor dewan setempat, Senin (1/8/2022).
Dua Raperda inisiatif itu disampaikan oleh Hj. Sri Wahyuningsih, yaitu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kepalangmerahan.
Disampaikannya, bahwa BUMDES untuk optimalisasi penggalian potensi desa yang secara langsung berdasarkan ketentuan undang undang Nomor 6 tahun 2014, dan desa dituntut untuk lebih kreatif mewujudkan kemandirian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat didesa.
Ditambahkannya, sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES maka perlu kebijakan daerah yang khusus mengatur mengenai badan usaha milik desa, sehingga menumbuhkan perekonomian di desa yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.
Sedangkan untuk Raperda tentang Kepalangmerahan, disampaikannya bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam pembukaan undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendukung ketertiban dunia adalah melalui penyelenggaraan kepalangmerahan, baik didalam maupun di luar negeri.
Sri Wahyuningsih juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab.
Sehingga wajib untuk mendapatkan perlindungan, untuk menjamin penggunaan lambang kepalangmerahan untuk pihak pihak yang melakukan penyelenggaraan kepalangmerahan .
Untuk menindaklanjuti itu semua maka perlu dibuat rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keplangmerahan.
Dua Raperda yang telah disampaikan itu, merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Barito Kuala.
Sol/ may
Batola
0 Komentar