hallobanua.com, BANJARMASIN – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai protes dari sejumlah elemen masyarakat. Gelombang aksi unjuk rasa oleh sekelompok elemen mahasiswa pun terus bergulir.
Tak ketinggalan, penolakan kenaikan BBM juga mengalir dari partai politik, salah satunya yakni dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Menurut Ketua DPD Demokrat Kalsel, H Ibnu Sina, sikap penolakan ini merupakan salah satu dari tujuh perintah harian dari Ketua Umum (Ketum) Demokrat, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar beberapa waktu lalu di Jakarta.
"Sesuai arahan Ketum Demokrat, AHY, kita (Demokrat Kalsel) menolak kenaikan harga BBM," tegasnya Ibnu Sina saat ditemui awak media pada Senin (19/09/22) tadi malam.
Menurut Ibnu Sina, sikap yang sama juga dilakukan oleh 33 DPD partai Demokrat lainnya.
Penegasan sikap penolakan tersebut, diakui Ibnu Sina juga sudah disampaikan dalam forum rapat di gedung DPR RI.
"Meski kita (Partai Demokrat) tidak walk out, tapi sikap kita jelas (menolak)," jelasnya.
Ibnu menilai, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini perlu ditinjau ulang.
Bukan tanpa alasan, lantaran kondisi harga minyak dunia yang kemungkinan akan mengalami penurunan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bank Dunia memproyeksikan harga minyak mentah Brent bisa anjlok menjadi USD 52 per barel, apabila pertumbuhan ekonomi global mengalami skenario terburuk yakni resesi di tahun 2023.
Anjloknya harga Brent akan memengaruhi jatuhnya Indonesia Crude Price (ICP), yang menjadi patokan harga BBM di dalam negeri.
Pemerintah telah memberikan sinyal jika harga Pertalite dan Pertamax bisa turun mengikuti tren harga minyak global.
"Kalau harga minyak dunia turun, seharusnya harga jual BBM juga diturunkan. Lain hal kalau harga minyak dunia naik, sehingga memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian," urainya.
Selain itu, Ibnu turut memastikan jika kenaikan BBM ini pasti berdampak terhadap roda perekonomian masyarakat di daerah. Termasuk di Kalimantan Selatan.
Pasalnya, berdasarkan hasil koordinasi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di daerah, pihaknya mendapatkan keluhan dari berbagai kalangan masyarakat.
"Intinya, kita memahami kenaikan harga BBM ini, kalau memang harga minyak dunia memang turun!," tegasnya lagi.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti keputusan pemerintah yang memberikan bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengganti subsidi BBM sebesar Rp 600 ribu untuk empat bulan.
"Pemberian BLT pengganti subsidi BBM ini juga harus ditinjau kembali, khususnya untuk sistem pembagiannya. Mungkin harus diatur kembali supaya tepat sasaran," kata Ibnu.
Menurutnya, wajar jika pihaknya teguh dengan pendiriannya yakni menolak kenaikan harga BBM.
Karena, sebagai partai politik, sikap tersebut sudah menjadi tugas pihaknya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
"Apapun itu, tidak hanya kenaikan BBM, isu-isu strategis lainnya yang berkaitan dengan kebijakan nasional pasti akan kita sampaikan dan ditangkap oleh DPP," tuntas Ibnu.
Sementara itu, saat menyampaikan pidato kebangsaan di Rapimnas Partai Demokrat tahun 2022, Jumat (16/09/2022) di JCC Senayan jakarta, Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan Demokrat mengerti, ada persoalan dengan kesehatan APBN, dan ruang fiskal negara. Karena itu, pemerintah memandang perlu, untuk mengurangi subsidi BBM.
Namun, di sisi lain menurut AHY Demokrat juga sangat mengerti, kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tengah menghadapi tekanan berat.
“Sesungguhnya, ada banyak cara, untuk menyelamatkan fiskal, selain menaikkan harga BBM. Misalnya, dengan melakukan realokasi anggaran; penentuan prioritas; termasuk, penundaan sejumlah proyek nasional, yang tidak sangat mendesak. Sekarang, kenyataannya, harga BBM, sudah dinaikkan,” katanya.
Untuk itu, Demokrat menawarkan dua solusi. Pertama, bantuan kepada rakyat, yang ekonominya lemah, atau BLT; jumlah uangnya harus cukup, tepat sasaran, dan harus bebas dari politik. BLT; produk kebijakan Presiden SBY, yang dulu ditentang oleh sebagian kalangan; justru sekarang ditiru dan terbukti menjadi penyangga utama, daya beli masyarakat.
Kedua, alasan dan waktu, untuk menaikkan harga BBM, juga harus tepat. Jika harga minyak mentah dunia menurun, turunkan kembali harga BBM kita.
“Jangan sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM justru dinaikkan,” heran AHY.
Masih kata AHY, rakyat yang ditemuinya, di desa-desa, di kota-kota kecil dan kota besar, di stasiun, di bandara, di gang-gang sempit, di restoran, di warung-warung kopi, di pasar, di tempat fitness, di kampus, di pesantren, dan di tempat-tempat lainnya; sebenarnya, mereka tidak menuntut pemerintah, bisa menyelesaikan, semua masalah mereka tadi.
Mereka tahu, kita semua harus, bekerja keras, untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi. Namun, bagaimanapun juga, pemerintah harus berdiri di depan, dan mengambil tanggung jawab penuh, dalam mengatasi permasalahan rakyat dewasa ini.
Penulis : rian akhmad/may
kalsel
0 Komentar