hallobanua.com, MARABAHAN -
Seorang pemimpin harus bisa menempatkan diri dan melayani di samping membutuhkan kemampuan sinergitas yang baik.
Demikian diutarakan Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS saat memberi pengarahan pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Apdes) se-Kecamatan Rantau Badauh, di Hotel Rodhita Banjarmasin, Jumat (15/09/2022) sore kemarin.
“Dalam memimpin harus menganut prinsip-prinsip moral dan memiliki etika politik,” ujarnya di hadapan 120 peserta yang terdiri dari para kades beserta masing-masing ketua PKK desa, para pimpinan BPB, dan seluruh aparatur desa.
Di acara yang juga dihadiri Kadis PMD Batola Moch Aziz dan Camat Rantau Badauh Juliannor Fathahillah beserta istri Maria Endang P, bupati juga menguraikan, seorang pemimpin harus punya prinsip moral dan etika politik dalam memimpin.
Seorang pemimpin ideal, tutur Noormiliyani, tentunya harus memiliki sikap amanah, transparan, mampu, serta memiliki kreteria-kriteria lainnya.
Sikap pemimpin semacam ini, lanjutnya, tentunya juga berlaku terhadap para kades. Sehingga para kades juga harus memegang etika berpolitik dan prinsip moral dalam memimpin.
“Rasulullah saw juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam memimpin. Sifat Rasulullah itu yang harus kita jadikan acuan kendati untuk menyamainya tentu tidak mungkin namun setidaknya upaya untuk mengikuti harus tetap dijadikan tekat,” pesannya.
Terpisah, usai memberi pengarahan kepada peserta, Noormiliyani kepada insan media menyatakan, sangat menyambut baik digelarnya pelatihan yang dilaksanakan Kecamatan Rantau Badauh kali ini mengingat pesertanya lebih lengkap bukan saja para aparatur desa, namun juga melibatkan para kades, para ketua PKK desa, hingga BPD.
“Jadi seorang pemimpin itu harus punya etika dalam berpolitik yang menganut prinsip bisa menempatkan dirinya dan melayani serta yang tak kalah penting harus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis PMD Moch Aziz saat memberi materi menyatakan, para kades dalam bertindak harus apa adanya, bukan untuk pencitraan, terbuka dalam memutuskan langkah-langkah strategis serta dilakukan bersama dan bukan atas keinginan pribadi.
Dalam bekerja, kata Aziz, kades hendaknya bekerjasama dengan semua stakeholder yang ada di desa seperti BPD, PKK, dan semua lembaga kemasyarakatan dilanjutkan dengan survei langsung ke lapangan.
“Semua yang dilakukan ini sebagai salah satu wujud dari penerapan bahwa pemimpin itu melayani bukan untuk dilayani,” pungkasnya.
Sol/ may
Batola
0 Komentar