hallobanua.com, BANJARMASIN - Tingkatkan integritas dan akuntabilitas jajarannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) laksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja.
Hal itu juga merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kegiatan langsung dihadiri Kepala Dispersip Kalsel Dra. Hj. Nurliani, M.A.P., dengan masing-masing bidang Esselon III,
Antara lain sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Kepala Bidang Pengelolaan Bahan Perpustakaan, Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan, serta Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan, beserta staf.
Selain itu, juga ditandatangani Syarat Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang berlangsung di Aula Kantor Dispersip Kalsel, Jalan Ahmad Yani Kilometer 06 Banjarmasin, pada Selasa (24/01/23) kemarin.
Menurut Nurliani, pelaksanaan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
"Ini kita lakukan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi, dan kinerja aparatur," ungkapnya.
Wanita disapa Bunda Nunung itu bilang, hal ini dilakukan untuk menciptakan tolak ukur sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan.
"Ini juga sesuai Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0035-PKAP.1/BKD/2022 tentang Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan Pemantauan dan Pembinaan Kinerja, Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Negara pada aplikasi e-dialog kinerja tahun 2023," jelasnya.
Pada kesempatan ini, turut dilakukan serah terima buku dari Perpusnas RI dengan Desa Baru Kandangan, dan dengan Henny Etzelina, sebanyak 100 eksemplar.
Penulis : rian akhmad/ may
Kalsel
0 Komentar