hallobanua.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen mendukung program pemerintah pusat yang menginginkan seluruh daerah di Indonesia untuk selalu menggunakan produk dalam negeri.
Menurut Sekda Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, salah satu bentuk konkrit komitmen Pemko Banjarmasin tersebut adalah dengan mengagendakan kegiatan budaya bernuansa kearifan lokal seperti Banjarmasin Sasirangan Festival.
Dampak yang terjadi dalam gelaran saban tahun dilaksanakan tersebut adalah, bangkitnya perekonomian para pelaku UMKM khususnya para pengrajin sasirangan, semakin banyak masyarakat yang menyukai produk lokal, serta semakin dikenalnya kain khas sasirangan Banjar ke tingkat nasional dan internasional.
“Tentunya kita di daerah sangat mendukung program pemerintah pusat ini, dan kita sangat sependapat dengan Bapak Presiden yang menyatakan, dengan kita membeli produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik, dan produksi, kita sendiri juga bisa kita gunakan,” ujar Ikhsan Budiman usai mengikuti kegiatan Business Matching Produk Dalam Negeri tahap V, di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (15/03/23) kemarin.
Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo dalam arahannya di hadapan seluruh kepala daerah se Indonesia menekankan agar seluruh pemerintah daerah dapat bijak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Menurut Presiden, APBD dan APBN tersebut didapatkan dari hasil mengumpulkan pajak dari masyarakat.
“Saya sudah mengingatkan berkali-kali, APBN itu uangnya itu didapatkan dari pajak rakyat, dikumpulkan dengan sangat sulit, tidak mudah, sehingga terkumpul pendapatan negara ini, kemudian kita belikan produk impor, inilah yang harus selalu saya ingatkan,” ucap Jokowi.
Saat ini, jelas Presiden lagi, setidaknya tercatat sekira 3,4 juta produk yang sudah masuk e-katalog. Karena itu, ia mengimbau seluruh Kementerian, Lembaga, Pemprov, pemkab dan pemko untuk membeli barang-barang yang ada di e-katalog.
“Percuma kita koleksi e-katalog hanya di tonton, tidak dibeli untuk apa. Tadi sudah di sampaikan targetnya 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk-produk dalam negeri. Kalo ini bisa kita lakukan, industri dalam negeri dan UMKM kita semuanya akan hidup dan berkembang, tidak usah jauh-jauh cari investor, kalo ini bisa berjalan,” ucapnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Jokowi meminta Menteri Perekonomian untuk merumuskan sebuah aturan berikut sanksinya, yang nantinya dapat digunakan memberikan punishment kepada pemerintah daerah dan pusat yang masih uji nyali membeli produk luar negeri.
“Jadi untuk Kementerian, BUMN, Pemerintah Prov, Kabupaten Kota, kalau masih coba-coba untuk beli produk import dari APBD, APBN ada sanksinya. Tolong dirumuskan pa Menko, biar semua tetap bekerja dengan sebuah reward dan punishment,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam laporannya mengatakan, kegiatan Business Matcing Tahap V dihadiri sekitar 4000 peserta, terdiri dari perwakilan kementerian lembaga, pemerintah daerah, perusahaan industri, badan usaha dan asosiasi-asosiasi industri.
Kegiatan ini, lanjutnya, dikemas dengan konsep one stop event yang terdiri dari 6 kegiatan, antara lain Business Matcing, kemudian kegiatan penghargaan P3DN Tahun 2023, pameran produk dalam negeri, produk ber TKDN, dan produk IKM, Forum komunikasi TIM P3DN. Pojok konsultasi, dan talkshow dan bimbingan teknis.
“Untuk penghargaannya ada 4 kategori yaitu untuk kementerian dengan 10 anggaran terbesar, kemudian untuk kategori pemerintah provinsi. Untuk pemerintah kabupaten/kota, dan keempat kategori BUMN,” katanya
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, terangnya lagi, maka akan terpetakan kebutuhan barang pada pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, BUMN, BUMD di tahun 2023. Selain itu, tersosialisasikannya aturan penggunaan produk dalam negeri serta kemampuan hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
Penulis : rian akhmad
0 Komentar