hallobanua.com, BANJARMASIN - Ratusan masa yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin pada Rabu (15/11/2023).
Para buruh berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum tahun 2024 minimal 15 persen, di depan Gedung Rumah Banjar.
Presidium Aliansi PBB, Yoeyoen Indharto mengatakan, pertumbuhan ekonomi baik di daerah dan nasional cukup signifikkan dalam tiga tahun terakhir.
Bahkan, Bank Dunia telah meningkatkan status Indonesia menjadi Upper Midle Income Country.
Terkait hal itulah, pihaknya meminta kenaikan upah minimum 2024 minimal 15 persen, selaras dengan keinginan aliansi buruh se-Indonesia.
“Seiring dengan keinginan kenaikan 15 persen, buruh menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023,” ungkapnya Rabu (15/11/2023).
Menurut Yoeyoen, aturan yang merubah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu tidak berpihak pada kaum buruh.
Lantas, jika pemerintah menghitung rumusan UMP 2024 menggunakan PP 51/2023, Yoeyoen khawatir kenaikan upah minimum hanya sedikit.
“Kalau memakai rancangan itu, rumusan kenaikan upah sangat minim bagi kaum buruh,” ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel itu.
Setelah hampir satu jam berorasi, massa aksi buruh akhirnya ditemui Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, Irfan Sayuti dan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi.
Diatas mobil bak terbuka, Supian menyatakan siap mendukung tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel 2024.
“Pada dasarnya, DPRD Kalsel sangat mendukung kenaikan upah minimum ini. Apalagi, PAD (pendapatan asli daerah) juga naik,” ujar Supian HK di tengah massa.
Meski begitu, politisi senior Partai Golkar itu belum berani menjamin angka kenaikan sebesar 15 persen.
“Kita lihat nanti hitung-hitungannya seperti apa dari Pemprov Kalsel, tapi kita yakin upah pasti naik,” janjinya.
Usai menemui massa, Ketua DPRD Kalsel mengajak sejumlah perwakilan buruh beraudiensi bersama Disnakertrans dan Komisi IV ke gedung DPRD Banjarmasin.
Selain menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sebesar 15 persen, Aliansi PBB juga turut menyuarakan solidaritas pembebasan terhadap Palestina.
Yoeyoen menyebut, warga Indonesia harus membela Palestina yang sekarang diserang Israel.
“Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia,” pungkasnya.
Penulis : rian akhmad
Kalsel
0 Komentar